BERTUAHPOS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengakui Indonesia masih kekurangan pasok (backlog) 15 juta unit rumah. Penyebabnya karena tidak seimbangnya antara permintaan yang melonjak dengan suplai pembangunan rumah di Indonesia.
“Tadi disebutkan kebutuhan backlog kita masih kekurangan 15 juta unit. Permintaan memang meningkat tetapi suplainya tidak bisa mengikuti. Ketekoran defisit terus bertambah karena suplai tidak bisa mengikuti demandnya,” kata Boediono membuka acara Musyawarah Nasional Realestat Indonesia (REI) 2013 di Hotel Gran Melia, Kuningan Jakarta, Senin (25/11/2013).
Ia meminta kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Kerjasama keduanya diharapkan dapat menuntaskan dan memberikan hunian yang layak bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Tujuan kita di bidang perumahan rakyat adalah bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan papan yang layak bagi rakyat kita. Tetapi harus kita jabarkan beberapa program operasional. Kalau ada kekurangan backlog kami pemerintahan dan dunia usaha itu mestinya yang kita tanyakan prioritasnya di mana. Kita melihat bagi kelompok masyarakat yang income-nya bagus dan cukup baik dan bisa memenuhi kebutuhan dasar lain, itu barangkali bukan prioritas,” jelasnya.
Boediono juga menyebut soal keunikan dari kebutuhan papan atau hunian yang tidak disamakan dengan kebutuhan sandang dan pangan.
“Kebutuhan papan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Mengapa? Karena kebutuhan papan adalah untuk kebutuhan biologis yaitu untuk tempat hidup dan bernaung. Jadi betapa pentingnya kebutuhan papan ini dan perlu dilaksanakan. Satu keunikan dari kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan papan itu unik karena harus disediakan di tempat kita yaitu tanah kita dan tidak bisa diimpor. Kalau kebutuhan sandang dan pangan itu bisa diimpor kalau kurang,” kata Boediono.
Sebelumnya Indonesia Property Watch (IPW) mencatat jumlah backlog atau kurangnya pasokan rumah jauh di bawah kebutuhan riil, hingga akhir tahun 2013 diperkirakan mencapai 21,7 juta unit rumah atau lebih tinggi dari data yang disampaikan pemerintah sebanyak 15 juta unit rumah.
