Urang Bandung Setuju Rp 1.000 Jadi Rp 1

Selasa, 26 November 2013 09:56

BERTUAHPOS.COM, JAKARTA  – Panitia Khusus (Pansus) DPR Rancangan Undang-undang Perubahan Rupiah (RUU Redenominasi) telah mengunjungi 3 kota besar. Dalam kunjungan kerjanya tersebut Pansus berupaya mencari masukan publik terkait penyederhanaan mata uang rupiah atau Rp 1.000 jadi Rp 1.

Wakil Ketua Pansus RUU Redenominasi, Ecky Awal Mucharam mengatakan salah satu kota besar yang telah dikunjungi adalah Bandung.

Advertisement

“Para pelaku usaha, profesor di ITB, Unpad dan beberapa dari perbankan dan mahasiswa di Bandung itu menyetujui redenominasi rupiah,” kata Ecky ketika berbincang dengan detikFinance, Senin (25/11/2013) kemarin.

Dijelaskan Ecky, proses penyederhanaan rupiah ini prinsipnya telah disetujui namun ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penerapannya.

Baca: Orang Pekanbaru Harus Rogoh Kocek Lebih Dalam, untuk Belanja Elektronik

“Untuk saat ini tidak dimungkinkan melihat kondisi makro ekonomi yang tengah bergejolak. Para pelaku usaha dan beberapa profesor di Bandung ini menilai redenominasi tidak bisa diterapkan di tahun politik,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Rp 1.000 menjadi Rp 1 baru bisa dilakukan setelah nanti Pemilu Presiden selesai dilaksanakan.

Poin kedatangan pansus ke daerah adalah meminta pandangan masyarakat, akademisi dan industri terkait redenominasi. Ecky menilai pentingnya hal tersebut agar menjadi bahan masukan sebelum tahapan redenominasi dilakukan.

“Poinnya kita ingin dapat masukan-masukan, tanggapan masyarakat, akademisi, dan industri. Tiga kota besar itu yang didatangi adalah Bandung, Riau dan Bali,” sebutnya.

Redenominasi merupakan proses penyederhanaan rupiah. Jika RUU Perubahan Harga Rupiah atau yang sering disebut redenominasi diberlakukan, akan ada tahap-tahap pelaksanaannya. Ini agar para pelaku ekonomi siap dengan kebijakan baru tersebut.

Dalam naskah akademik RUU Perubahan Harga Rupiah yang dikutip detikFinance, akan ada tiga tahapan pelaksanaan redonimasi. Pertama adalah komunikasi, kedua kewajiban pencatuman harga, dan ketiga pelaksanaan secara menyeluruh.

“Komunikasi atau sosialisasi tentunya dilakukan setelah RUU disahkan jadi UU. Tapi saat ini masih digodok Pansus,” terang Ecky.(detik.com)