BERTUAHPOS.COM, MERANTI – Masalah penanganan kemiskinan dan kondisi infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menjadi topik “seksi” yang dibahas Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti.
Pembahasan itu saat mereka melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sekretariat DPRD Provinsi Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Belum lama ini
Rombongan terdiri dari Ketua DPRD Ardiansyah, Wakil Ketua Khalid Ali dan Iskandar Budiman, Anggota Fauzi Hasan, Muzamil, Fauzi SE, Khozin, Dedi Yuhara, T Muhammad Nasir, Taufiek, Hafizan Abbas, Taufiqqurahman, Bobi Haryadi, dan Al-amin.
Kedatangan wakil rakyat Kepulauan Meranti itu, disambut anggota Banggar DPRD Provinsi Riau Edy A Mohd Yatim, Hj Mira Roza, Dr H Sunaryo, dan menggelar rapat di ruang rapat Komisi V.
Ardiansyah mengatakan, tujuan dari kunjungan itu pertama-tama untuk bersilaturahmi dengan Banggar DPRD Provinsi Riau. Kemudian, mewakili suara rakyat juga menyampaikan tentang banyaknya ketertinggalan Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Kabupaten kita (Kepulauan Meranti, red) termasuk daerah termiskin se-Riau, dengan ini kami anggota banggar bersama-sama membicarakan jalan penyelesaiannya,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Fauzi Hasan juga sempat membahas tentang kondisi jalan Alai dan Kundur menuju Kampung Balak. Berharap, agar jalan tersebut bisa secepatnya dimasukan ke anggaran provinsi. “Kita juga mengusulkan agar di Kepulauan Meranti bisa dibangun SMK pelayaran,” ungkapnya.
Disamping itu, H Sunaryo mengaku telah berdiskusi panjang bersama Gubernur Riau terkait pembangunan di Provinsi Riau. Untuk itu, dia berharap agar sinkronisasi komunikasi antara DPRD Kabupaten dan Provinsi Riau bisa lebih baik, sehingga usulan itu dapat dibahas dan diperjuangkan.
Sementara, Hj Mira Roza berharap jika ada usulan pembangunan yang belum terealisasi agar dapat disiapkan secara konkrit dan tertulis sehingga menjadi dasar untuk diperjuangkan DPRD Provinsi Riau.
Senada, Eddy Mohd Yatim juga mengajak agar DPRD Kepulauan Meranti melakukan komunikasi lebih intern dalam mengusulkan dan mengawal aspirasi masyarakat. (cr1)
