BERTUAHPOS.COM, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana meluncurkan aplikasi khusus untuk memudahkan masyarakat tidak mampu mengajukan permohonan bantuan tim kesenian tradisional saat menggelar hajatan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa melalui aplikasi tersebut, warga tidak mampu dapat meminta kehadiran tim kesenian lokal secara gratis, tanpa harus menanggung biaya yang kerap menjadi beban.
“Jadi orang yang hajatan, dan kategorinya masyarakat tidak mampu, agar mereka tidak pinjam bank emok untuk bayar seni segala macam, mereka nanti bisa mengajukan,” ujar Dedi di Bandung, Kamis (19/11/2025).
Dedi menegaskan, kebijakan ini merupakan upaya Pemprov Jabar untuk mengurangi risiko masyarakat meminjam uang dari rentenir atau bank emok hanya demi membiayai pertunjukan seni pada acara pernikahan atau syukuran lainnya.
Ia menyebut sudah meminta jajarannya untuk mendata para seniman, grup kesenian lokal, serta menghitung besaran anggaran yang dapat dialokasikan.
“Walaupun kita belum bisa mengalokasikan banyak, tapi minimal bisa untuk beberapa kalangan itu,”ucapnya.
Secara teknis, seluruh pengajuan bantuan harus dilakukan melalui aplikasi yang saat ini sedang dalam proses pengembangan. Setelah pengajuan masuk, Pemprov Jabar akan menunjuk grup kesenian lokal yang akan tampil di hajatan warga.
“Nanti masuk ke aplikasi. Kemudian Pemprov menunjuk, misalnya di Kabupaten Garut ada calung, ya calung Garut yang tampil, dan biayanya Pemprov yang bayarkan,” jelas Dedi.
Menurut Dedi, gagasan ini mengadopsi program Caravan Seni yang pernah ia jalankan saat menjadi Bupati Purwakarta. Program tersebut menghadirkan kesenian khas seperti Domyak, Ibing Pencak Silat, hingga Tari Maranggi langsung ke hajatan warga.
“Iya hampir sama. Misalnya orang Garut nanggap calung, orang Majalengka nanggap sandiwara,”katanya.
Program tersebut dinilai efektif dalam:
-
memperkenalkan kekayaan budaya daerah,
-
menjaga eksistensi seniman lokal,
-
sekaligus membantu meringankan beban biaya masyarakat.
Dedi menilai program ini jauh lebih efisien ketimbang pemerintah daerah menggelar acara seni besar yang hanya disaksikan kalangan terbatas.
“Itu ekonomi hidup dibanding Pemprov bikin kegiatan, yang nontonnya pejabat. Biayanya murah, nggak usah pakai EO. Harga kesenian ada yang tiga juta, lima juta, sepuluh juta, paling mahal lima belas juta. Bayangin, satu setengah miliar bisa layani seratus warga hajatan,” ujarnya.
Dedi memastikan program ini akan segera dimulai begitu aplikasi dan kalkulasi anggaran dinyatakan siap.
“Aplikasinya lagi dibuat,” katanya.***
