BERTUAHPOS.COM, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi data Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri yang mengungkap sejumlah besar anak di Jabar berusia 10–18 tahun diduga terpapar atau direkrut jaringan terorisme melalui platform digital.
Menurut Dedi, tingginya jumlah penduduk dan penggunaan media sosial di Jawa Barat berbanding lurus dengan tingginya potensi paparan konten berbahaya, termasuk ideologi kekerasan.
“Problematika itu tertinggi karena jumlah anak-anak di Jawa Barat juga paling tinggi di Indonesia. Penggunaan media sosialnya paling tinggi, jadi informasi apa pun masuk dan diterima,” ujar Dedi di Gedung Sate, Rabu (19/11/2025).
Dedi menegaskan bahwa radikalisasi tidak semata-mata terjadi lewat media sosial. Ia mencontohkan kasus pelajar SMA 72 Jakarta yang membuat bom setelah menjadi korban perundungan.
“Cukup buka aplikasi apa pun, semua akses informasi terbuka. Contohnya kasus SMA 72 itu. Anak di-bully kok bisa bikin bom, artinya akses informasi begitu luas,” katanya.
Dedi menekankan bahwa pengawasan utama tetap berada di tangan keluarga, terutama orangtua. Pemerintah, kata dia, tidak bisa masuk terlalu jauh ke ranah personal anak.
“Yang paling punya peran besar itu orangtua. Mereka harus mengendalikan dan mengawasi penggunaan media sosial anaknya,” ujar Dedi.
Ia juga mengingatkan kebijakan Pemprov untuk membatasi penggunaan gawai di sekolah menengah pertama (SMP). Namun pada praktiknya, masih ada orangtua yang tetap memberikan ponsel kepada anak.
“Kalau SMP kan sudah tegas enggak boleh bawa gawai, tapi orangtuanya sering tetap memberi,” ucapnya.
Dedi menegaskan Pemprov Jabar telah melakukan berbagai langkah pencegahan agar anak tidak mudah terpapar paham radikal. Meski begitu, tanpa kolaborasi orangtua, risiko tetap besar.
“Kami tidak bisa mengintervensi hak-hak personal anak. Itu kembali ke pola asuh orangtua dan bagaimana mereka memberi akses informasi,” katanya.
Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut terdapat 110 anak di 23 provinsi diduga terlibat jaringan terorisme. Wilayah paling banyak berasal dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Wilayah terbesar berada di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (18/11/2025).***
