BERTUAHPOS – Memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tensi geopolitik global, sebuah keharusan bagi pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menargetkan pembangunan tangki penyimpanan minyak (oil storage) baru di wilayah Sumatra, yang ditargetkan sudah dimulai mulai tahun ini (2026).
Proyek strategis ini bertujuan mengerek kapasitas cadangan minyak Indonesia secara drastis. Saat ini, kemampuan simpan minyak nasional tergolong tipis, yakni hanya mampu bertahan untuk kebutuhan 20 hingga 25 hari saja.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur penyimpanan menjadi kunci utama sebelum bicara soal impor besar-besaran atau pembangunan kilang.
“Storage kita harus dibangun dulu. Untuk minimal 3 bulan. Kalau impor banyak mau taruh di mana? Emang faktanya begitu, bukan salah siapa-siapa,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Senin (9/3/2026).
Meski sudah mengunci Sumatra sebagai lokasi prioritas, Bahlil enggan merinci titik koordinat pasti pembangunan tangki tersebut. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam tahap studi kelayakan atau Feasibility Study (FS).
“FS lagi jalan, target tahun ini dilakukan. Lokasi di Sumatra, jangan tanya saya detailnya,” seloroh Bahlil.
Menurutnya, ketersediaan tangki penyimpanan jauh lebih mendesak dibandingkan pembangunan kilang baru. Logikanya sederhana, kata dia, Indonesia perlu wadah yang luas untuk menampung pasokan minyak mentah (crude) sebelum diproses lebih lanjut.
“BBM kita di kilang. Kilang kita sampai RON 98 itu dibangun dalam negeri. Kalau crude ada, tinggal kilangnya yang dibangun,” tambahnya.
Pembangunan tangki di Sumatra ini merupakan bagian dari peta jalan besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini masuk dalam daftar prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dikelola bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, total investasi untuk memperkuat sektor ini mencapai Rp232 triliun. Angka tersebut terbagi atas, proyek kilang sebesar Rp160 triliun (estimasi serapan 44.000 tenaga kerja), dan proyek rangki minyak senilai Rp72 triliun (estimasi serapan 6.960 tenaga kerja).
Selain Sumatra, pemerintah sebenarnya sudah memetakan 18 wilayah potensial untuk pembangunan infrastruktur serupa, membentang dari Lhokseumawe (Aceh) hingga Fakfak (Papua Barat).***
