BERTUAHPOS.COM — Retaknya hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti pelana kuda, turun naik. Perseteruan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bukan hanya sebatas buah bibir, apalagi setelah Megawati menyinggung soal hukum yang jadi alat politik istana.
Puan Maharani, kader PDIP sekaligus putri Megawati juga semakin keras bicara soal krisis demokrasi lewat pidato kenegaraannya. “Berdialektika dalam demokrasi mensyaratkan setiap pihak yang terlibat memiliki kualitas informasi dan pengetahuan yang seimbang,” kata Ketua DPR RI itu.
Menurut Puan penting menjaga demokrasi dengan tertib hukum. Negara harus tetap memastikan adanya dialektika yang sehat dalam proses berdemokrasi.
Puan menambahkan, tanpa keseimbangan ini, dialektika tidak akan berjalan dengan baik. “Brainstorming bisa berubah menjadi brainwashing, dan dalam jangka panjang, akan terjadi pengendalian persepsi,” jelasnya.
Dalam pidatonya, Puan juga mengingatkan bahwa negara harus hadir secara nyata untuk rakyat. Ia menekankan pentingnya respons cepat dari negara terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
“Jika negara lambat merespons, rakyat akan mengambil inisiatif sendiri dengan memviralkan masalah tersebut di media sosial. Prinsip ‘No Viral, No Justice’ tidak boleh menjadi acuan,” tegasnya.
Puan juga menegaskan bahwa seluruh lembaga negara, termasuk DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Konstitusi (MK), harus menjalankan peran mereka secara efektif dan adil dalam melayani rakyat.
Puan juga menyinggung pemilu 2024 yang telah berlangsung dan mempertanyakan apakah pesta demokrasi tersebut berlangsung dengan jujur dan adil.
“Pemilu yang berkualitas tidak hanya diukur dari partisipasi rakyat dalam memilih, tetapi juga dari kebebasan rakyat untuk memilih. Hal ini mencakup apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut,” jelasnya.***
