BERTUAHPOS – Rencana pengetatan regulasi terhadap industri rokok elektrik atau vape di Indonesia memasuki babak baru. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk segera melakukan kajian komprehensif terhadap kandungan liquid vape yang kini marak beredar di pasar domestik.
Langkah ini menyusul adanya kekhawatiran serius mengenai penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran narkotika yang dapat merusak tatanan ekonomi dan sosial masyarakat.
Meskipun MUI menyatakan belum mengeluarkan fatwa resmi khusus terkait vape, dorongan untuk melakukan investigasi mendalam ini menjadi sinyal kuat bagi para pelaku industri dan regulator. Komisi Fatwa MUI menilai bahwa penelitian strategis sangat diperlukan sebagai basis pengambilan kebijakan hukum maupun ekonomi yang tepat sasaran.
“Kami MUI perlu mendorong BNN untuk melakukan langkah-langkah yang strategis, langkah-langkah yang tepat. Tentu perlu ada sebuah langkah penelitian atau penyelidikan terhadap kandungan Vape,” ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, dikutip dari laman resmi MUI, Jumat, 10 April 2026.
Potensi pelarangan total terhadap vape kini membayangi sektor industri ini setelah Kepala BNN, Komjen Suyudi Ario Seto, mengungkapkan data mengejutkan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI terkait RUU Narkotika dan Psikotropika, pada 7 April 2026.
Dari hasil uji laboratorium terhadap 341 sampel cairan vape, ditemukan 11 sampel mengandung kanabinoid (ganja) dan satu sampel mengandung methamphetamine (sabu).
Secara ekonomi, legalitas produk menjadi syarat mutlak keberlangsungan pasar. Namun, jika terbukti menjadi transmisi zat terlarang, MUI menegaskan tidak ada ruang kompromi secara hukum agama maupun negara.
“Jika ditemukan ada unsur narkotika di dalam vape, itu malah tidak lagi menjadi perdebatan ulama, namanya narkotika itu kan termasuk khamar. Dan semua ulama sepakat khamar itu adalah haram,” lanjut KH Miftahul Huda.
Kiai Miftah menambahkan bahwa temuan ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah legislasi yang konkret untuk memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat. “Jika betul-betul ada yang mengandung narkotika, maka perlu mengusulkan ke DPR untuk membuat peraturan melarang penggunaan vape,” tegasnya.
Selain isu narkotika, MUI juga menyoroti eksternalitas negatif dari sisi kesehatan publik yang berdampak pada produktivitas ekonomi. Pengaturan penggunaan vape di ruang publik dinilai mendesak guna melindungi perokok pasif dan meminimalkan risiko gangguan pernapasan kronis.
“Dan juga tentu ada aturan yang melarang vape di tempat umum, secara umum ya, di tempat umum biar tidak mengganggu pada perokok pasif dan tidak mengganggu orang lain,” kata Kiai Miftah.
Dukungan serupa datang dari Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof KH Shofiyullah Muzammil. Ia sepakat dengan usulan BNN untuk melarang peredaran vape karena fungsinya yang telah bergeser menjadi alat kejahatan narkoba.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menyasar produknya secara fisik, tetapi juga membongkar jaringan ekonomi gelap di baliknya.
Ia menekankan bahwa pelarangan vape harus dilakukan secara holistik terhadap seluruh ekosistem kejahatan. Menurutnya, tanpa tindakan tegas terhadap jaringan pengedarnya, pelarangan perangkat hanya akan membuat pelaku mencari media baru untuk menjalankan bisnis haram mereka.
“Pelarangan jangan berhenti pada vape sebagai alat. Ekosistem kejahatan yang harus dipangkas. Jika hanya vape yang dilarang, maka kejahatan narkoba akan muncul dengan kendaraan lain,” ucapnya.
Saat ini, usulan pelarangan tersebut cukup intens dibahas dalam pembahasan RUU Narkotika di DPR RI, yang mungkin akan mengubah peta industri rokok elektrik di Indonesia secara signifikan.***
