BERTUAHPOS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua III IKAL Strategic Center (ISC) Komjen Pol (Purn) Dr. Drs. Ito Sumardi, menegaskan bahwa keberhasilan perpindahan Ibu Kota Negara tergantung dari kerjasama dan transparansi. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik, “Pembangunan IKN: No Turning Back?” di Sekretariat ISC, Jakarta, pada 19 Oktober 2023.
Ito mengingatkan bahwa perpindahan ibukota bisa berisiko tinggi seperti yang terjadi di Myanmar. “Perpindahan ibukota di Myanmar adalah proyek besar yang dimulai pada tahun 2005, namun proyek ini gagal menghadapi sejumlah tantangan,” kata mantan Duta Besar untuk Myanmar ini.
Lanjut Ito, bahwa faktor kegagalan juga datang dari faktor isolasi geografis dan gangguan politik. Menurutnya, gangguan politik bisa menjadi hambatan serius dalam perpindahan ibu kota. “Konflik politik, perubahan pemerintahan, atau ketidakstabilan politik lainnya dapat mengganggu proses perpindahan dan menghambat pembangunan infrastruktur yang diperlukan,” tegasnya.
Dia juga menekankan, bahwa dengan meminimalkan gangguan politik dan mengatasi tantangan isolasi geografis, perpindahan ibukota dapat menjadi lebih lancar dan berhasil.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyoroti pentingnya infrastruktur dalam perpindahan ibukota. “Infrastruktur yang baik sangat penting dalam proses perpindahan ibu kota. Ini mencakup jaringan jalan, transportasi publik, bandara, dan layanan dasar seperti air dan listrik,” papar alumni Graduate School of Engineering & Applied Science di the George Washington University di Washington DC ini.
Agus juga mengingatkan bahwa penting pula untuk melibatkan masyarakat dalam proses perpindahan ibukota. “Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan mengenai rencana perpindahan,” saran mantan penasehat senior Menteri LHK ini.
Deputi Bidang Pengendalian OIKN, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati, menjelaskan bahwa pemindahan ibukota membutuhkan investasi finansial yang signifikan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas baru. “Oleh karena itu, penting untuk keterlibatan publik yang cukup. Partisipasi publik yang baik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan penting pula untuk mendapatkan dukungan masyarakat,” katanya.
Thomas juga menekankan keterlibatan warga negara, pemangku kepentingan, dan pihak terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, dapat mengurangi ketidakpuasan dan penolakan. “Dengan demikian, suksesnya perpindahan ibukota Indonesia akan tergantung pada kerjasama, transparansi, dan partisipasi masyarakat,” katanya.***
