BERTUAHPOS.COM — Pola subsidi energi sebaiknya diubah. Dorongan ini datang dari Tim Badan Anggaran [Banggar] DPR RI, mengingat subsidi sektor itu masih banyak bocor atau tidak tepat sasaran.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan pihak Banggar tidak ada rencana mengurangi subsidi.
Namun menurutnya kondisi objektif yang terjadi saat ini, subsidi listrik hanya dinikmati 26% rakyat miskin dan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) hanya 32% dinikmati masyarakat bawah.
Melihat kondisi ini, menurutnya Banggar meminta agar formula subsidi energi dibenahi dengan menghilangkan kompensasi yang selama ini dinikmati masyarakat menengah ke atas.
Dia melihat, kompensasi terjadi akibat selisih harga patikan pemerintah terhadap PLN Rp1.325 per kWh
“Padahal, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PLN Rp 1.530 atau harga BPP ini adalah harga keekonomian PLN,” ungkapnya dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat 9 April 2021.
Selisih inilah yang menurutnya jadi kompensasi, yang tahun ini menghabiskan anggaran Rp27 triliun.
Menurutnya, anggaran nyatanya juga banyak dinikmati oleh pelanggan 1.300 kWh sampai 300.000 kWh, serta industri — terutama terkait tarif penyesuaian (tariff adjustment) bagi golongan pelanggan non subsidi yang seharusnya berfluktuasi.
Maka itu, Banggar bersepakat meminta pemerintah agar dana kompensasi lebih baik dialihkan ke masyarakat 40% terbawah, dan meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur agar lebih produktif.
Sedangkan untuk komoditas LPG, sebaiknya disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih tepat sasaran untuk 29,2 juta masyarakat bawah, 2,72 juta usaha mikro, 3,59 juta petani dan 0,35 juta nelayan.
Wacana skema pemberian subsidi tertutup sudah lebih dari satu dekade dibahas, namun hingga kini tak kunjung terealisasi. Said mengaku optimis jika subsidi tertutup ini akan segera terealisasi.
“Kalau nggak diimplementasikan, akan ada pembengkakan pada APBN dan kita biarkan masyarakat miskin semakin miskin. Kenapa berkutat di seputaran teknis, ini kan berpihak pada masyarakat,” ucapnya. (bpc2)
