BERTUAHPOS.COM — Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, menegaskan kebijakan pembangunan daerah tidak dapat disamaratakan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda yang harus tercermin dalam perencanaan pembangunan.
Ia menjelaskan Kementerian PPN/Bappenas dalam merencanakan pembangunan menuju Indonesia menjadi negara maju di 2045 melalui visi Indonesia Emas 2045 turut melingkupi pembangunan di daerah.
“Oleh karena itu kalau dilihat di jangka panjang, kita punya tema per wilayah. Karena apa? nggak mungkin dong kita kebijakan di Jawa kita samakan dengan Sumatera atau Papua dan sebagainya,” ucap Eka dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, 21 September 2026.
“Mungkin kalau di kita di Jawa industri udah bagus, karena udah data 30% share-nya. Tapi kalau kita lihat di Papua dia belum ke industri, tapi mungkin dia fokusnya pendidikan sama kesehatan,” tambahnya.
Eka memaparkan, Kementerian PPN/Bappenas memberikan dukungan perencanaan melalui rencana pembangunan jangka panjang nasional yang kemudian diturunkan menjadi rencana pembangunan jangka panjang daerah. Selanjutnya, terdapat pula rencana pembangunan jangka menengah yang turut diturunkan hingga ke tingkat daerah.
Selain perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas juga memiliki tanggung jawab melakukan evaluasi dan pengendalian rencana yang telah disusun. Evaluasi ini dijalankan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kemendagri kita ajak. Contoh nih sekarang ini kan kita bicara pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nggak mungkin kita hanya di pusat. Tapi tadi daerah gimana nih? Makanya kita mengandalkan Kemendagri,” jelas Eka.
Salah satu tindakan konkret dari kolaborasi ini adalah melakukan pengecekan berbagai peraturan di daerah yang berpotensi menghambat pertumbuhan wilayah. Apabila ditemukan aturan yang menghambat, Kemendagri bertugas mengatasi persoalan tersebut, sementara Bappenas berperan di level pusat.
Eka menilai bentuk koordinasi dan kolaborasi yang berjalan saat ini sudah ideal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
“Karena ada juga kepentingan daerah di dalam hal itu juga. Jadi bagaimana men-scrub kan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah itu yang menjadi penting sekarang ini,” ucapnya.
