BERTUAHPOS – Pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengunci batas defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) guna meredam kekhawatiran pelaku usaha. Ini tentu krusial di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang mulai menekan postur fiskal nasional.
Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa disiplin anggaran tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor global.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa kalangan dunia usaha menaruh perhatian besar pada isu pelebaran defisit ini.
Menurutnya, pelonggaran batas defisit berisiko memicu pembengkakan utang negara yang pada akhirnya dapat memperburuk peringkat investasi Indonesia di mata dunia. Shinta mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil kebijakan fiskal di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Karena kami juga tentu saja khawatir ya, karena gimana pun juga kan kalau pelebaran defisit itu kan berarti bisa ada penambahan utang. Dan penambahan utang itu juga nantinya akan berpengaruh kepada Indonesia sendiri, dan juga kepada rating, kita juga harus hati-hati,” kata Shinta, dilansir dari Inilah.com, 18 Maret 2026.
Bagi Prabowo Subianto, pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengubah aturan main terkait batas defisit APBN. Batasan 3 persen yang telah dipertahankan sejak era pasca-krisis keuangan Asia adalah instrumen vital untuk menjaga kesehatan keuangan negara.
Presiden menyatakan bahwa perubahan aturan hanya akan terjadi jika Indonesia menghadapi situasi luar biasa yang mengancam keselamatan nasional.
“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” tegas Prabowo dalam keterangan resminya.
Guna mengamankan komitmen tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk melakukan penyisiran anggaran.
Kenaikan harga BBM yang mulai membebani sektor subsidi memaksa pemerintah untuk mencari celah efisiensi pada program-program yang dianggap tidak mendesak. Purbaya menekankan bahwa penghematan belanja menjadi opsi pertama sebelum mempertimbangkan opsi ekstrem lainnya.
“Ada (pemangkasan belanja) didiskusikan nanti berapa, kalau memang harga BBM naik terus kan langkah pertama ya itu, efisiensi,” ujar Purbaya usai rapat di Kemenko Perekonomian.
“Kami mendukung bahwa pemerintah sangat berhati-hati untuk tidak mau melakukan pelebaran defisit. Yang disampaikan Bapak Presiden kami sangat apresiasi,” sebut Shinta.***
