BERTUAHPOS — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau resmi menetapkan kepengurusan baru dalam Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) VII yang berlangsung pada 23–25 Oktober 2025 di Pekanbaru. Forum empat tahunan ini menjadi ajang tertinggi pengambilan keputusan organisasi, termasuk pemilihan Direktur Eksekutif Daerah dan Dewan Daerah untuk periode 2025–2029.
Kegiatan dibuka dengan dua diskusi publik bertema; Riau dalam Transisi Energi untuk Keadilan Iklim dan Pelestarian Ekosistem dan; Ada Noda di Bajumu: Rangkaian Dosa Ekologis Perusahaan HTI di Tanah Riau. Acara dibuka langsung oleh Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI sekaligus mantan Direktur WALHI Riau periode 2021–2025.
Boy menegaskan bahwa persoalan utama di Riau masih berakar pada industri ekstraktif seperti tambang, hutan tanaman industri (HTI), dan perkebunan sawit. Menurutnya, aktivitas ini merampas ruang hidup masyarakat adat serta memperburuk kerusakan ekologis.
“Mengingat banyaknya persoalan sosial ekologis di Riau, kami berharap forum ini menjadi momentum reflektif untuk memperkuat gerakan rakyat dalam melindungi lingkungan hidup dan hak-hak rakyat,” ujar Boy.
Forum PDLH diikuti oleh 12 organisasi anggota sebagai peserta penuh serta sejumlah undangan sebagai peninjau. Setelah melalui pembahasan laporan pertanggungjawaban dan perumusan program strategis, forum resmi mendemisionerkan pengurus periode 2021–2025 dan menetapkan kepengurusan baru.
Eko Yunanda terpilih secara aklamasi sebagai Direktur Eksekutif WALHI Riau, sementara lima anggota Dewan Daerah terpilih melalui pemungutan suara: Kunni Masrohanti, Andri Alatas, Jay Jasmi, Darwis Jon Viker, dan Emi Andriati.
Dalam pidato perdananya, Eko menegaskan komitmennya memperkuat solidaritas gerakan lingkungan hidup di Riau. “Ruang kelola rakyat terus menyempit digerus korporasi. WALHI Riau akan terus berjuang bersama petani, nelayan, buruh, perempuan, dan orang muda untuk melawan korporasi ekstraktif,” ujarnya.
Eko juga menekankan pentingnya menjadikan WALHI Riau sebagai rumah yang aman dan inklusif bagi pejuang lingkungan hidup dan HAM. Ia menargetkan tata kelola organisasi yang lebih transparan, terbuka, dan berorientasi pada pemulihan ekologis.
Sementara itu, Jasmi, mewakili Dewan Daerah terpilih, menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dan kaderisasi organisasi anggota. Ia menegaskan bahwa WALHI Riau memiliki tanggung jawab memperluas jaringan dengan membentuk WALHI Kepulauan Riau, sesuai mandat hasil PNLH XIV di Sumba, September 2025.
“WALHI Riau adalah rumah gerakan rakyat. Kita harus menjaganya agar terus berperan mendorong pemulihan ekologis dan memastikan negara memenuhi hak-hak rakyat,” tegas Jasmi.***
