BERTUAHPOS — Pemerintah Provinsi Riau meningkatkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya jumlah titik api serta lonjakan kasus kebakaran hutan di Riau, khususnya di wilayah Rokan Hilir (Rohil) dan Rokan Hulu (Rohul).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-Damkar) Riau, M. Edy Afrizal, mengonfirmasi bahwa keputusan peningkatan status ini merupakan rekomendasi langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“BNPB menyarankan agar Riau meningkatkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat karena kebakaran hutan di Riau terus meningkat. Banyak titik panas terpantau, dan ini langkah krusial untuk mencegah penyebaran lebih luas,” ujar Edy Afrizal, Senin, 21 Juli 2025.
Wilayah Rokan Hilir menjadi salah satu daerah dengan dampak kebakaran Riau terparah. Tim Satgas Karhutla telah dikerahkan secara total, dengan bantuan darat dan udara. Helikopter MI untuk water bombing terus dioperasikan untuk menjinakkan api yang sempat menyebar akibat angin kencang.
“Rohil memang parah. Tim sempat kewalahan. Tapi berkat kerja keras semua tim, kabut asap bisa ditekan dan api sebagian besar berhasil dikendalikan,” kata Edy.
Upaya penanganan lewat udara masih mengandalkan satu helikopter aktif, sementara satu unit lainnya dalam tahap perbaikan. Dua helikopter tambahan dari BNPB juga dijadwalkan tiba segera untuk memperkuat operasi udara.
Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dilakukan untuk menciptakan hujan buatan. Hasilnya, hujan ringan dan sedang sempat turun di wilayah Dumai.
“Kami harap hari ini juga turun hujan lagi setelah penyemaian. Ini sangat membantu mengurangi risiko kebakaran,” tambah Edy.
Pemerintah Pusat Tanggap, Turun Langsung ke Lapangan
Melihat tingginya eskalasi kebakaran hutan di Riau, pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar, turun langsung ke lokasi terdampak bersama Kepala BNPB dan sejumlah pejabat kementerian lainnya.
“Situasi ini butuh perhatian serius semua pihak. Walau sempat muncul asap lintas batas pada 19 Juli, kondisi sudah membaik sehari kemudian,” ujar Sulaiman dalam keterangannya di Pekanbaru.
Pantauan BMKG melalui satelit Himawari dan data SiPongi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa Rokan Hilir menjadi wilayah dengan titik api terbanyak, yaitu 1.767 hotspot. Disusul Rokan Hulu (1.114 titik) dan Dumai (333 titik). Total titik panas di Riau sejak 1 Januari hingga 20 Juli 2025 mencapai 4.449 hotspot, dengan lonjakan ekstrem pada Juli sebanyak 3.031 titik.
Operasi Modifikasi Cuaca yang dijalankan oleh BNPB, BMKG, dan mitra swasta telah mencapai dua tahap dengan total 14 sortie dan 12.600 kg garam (NaCl) disebar ke awan. Langkah ini dianggap efektif dalam menurunkan risiko kekeringan, terutama di lahan gambut yang sangat rawan terbakar.
Selain itu, patroli gabungan diintensifkan. Tim terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, hingga masyarakat melalui Masyarakat Peduli Api (MPA). Patroli dilakukan di 28 posko desa, 9 di antaranya untuk patroli terpadu, dan 19 lainnya patroli mandiri.
“Kolaborasi pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengendalian kebakaran Riau,” tegas Sulaiman.
Kementerian Kehutanan mencatat total luas lahan yang terbakar di Riau selama Januari–Mei 2025 mencapai 751,08 hektare, di mana 695,72 hektare di antaranya adalah lahan gambut. Artinya, lebih dari 96% kebakaran terjadi di lahan gambut, dan hampir seluruhnya merupakan tutupan non-hutan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Januanto, menyebutkan bahwa saat ini sebanyak 120 personel Manggala Agni telah dikerahkan, termasuk bantuan dari luar provinsi seperti Jambi dan Sumatra Selatan.
“Daops dari Jambi dan Sumsel sudah bergabung. Ini menunjukkan keseriusan kita semua dalam menangani kebakaran hutan di Riau,” ujarnya.
Dengan status tanggap darurat yang kini berlaku, Pemprov Riau akan mengintensifkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan di lapangan. Edukasi kepada masyarakat, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta peningkatan kesiapsiagaan tim pemadam akan menjadi prioritas utama.
Pemerintah berharap, dengan kombinasi strategi darat, udara, dan modifikasi cuaca, dampak kebakaran hutan di Riau dapat ditekan semaksimal mungkin sebelum meluas ke wilayah lain.***
