BERTUAHPOS.COM — Belasan terdakwa kasus perburuan gading gajah di Pelalawan pada Februari 2026 kini menjalani persidangan. Koalisi Gajah Pelalawan mendesak aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku.
Fitriani Dwi Kurniasari dari For Gajah Rahmah menilai perkara pembantaian gajah ini tidak hanya mengungkap perburuan satwa dilindungi di kawasan konsesi, tetapi juga dugaan jaringan perdagangan gading yang melibatkan pemburu, penadah, kurir, perantara, hingga pengolah gading menjadi pipa rokok.
“Dari hasil pantauan persidangan sejak Agustus hingga November 2026 mengungkap enam peristiwa perburuan yang berhasil diverifikasi, sementara perkara tersebut melibatkan 15 terdakwa dalam 11 berkas persidangan,” katanya saat Media Briefing di Pekanbaru, Selasa, 10 November 2026.
Ani menjelaskan, perkara ini bermula dari penemuan gajah mati di salah satu konsesi HTI yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) pada Februari 2026 lalu. Pembunuhan sadis terhadap satwa dilindungi itu bahkan merusak bagian wajah dan gadingnya hilang.
Berdasarkan keterangan kepolisian dan uraian dakwaan, para pelaku telah membantai sembilan ekor gajah jantan — meskipun pemantauan persidangan baru berhasil memastikan enam peristiwa perburuan melalui keterangan yang terungkap di pengadilan.
Dalam 12 kali pantauan persidangan di PN Pelalawan, 15 terdakwa menjalani persidangan dalam 11 berkas perkara, dengan jumlah terdakwa berbeda pada setiap berkas.
Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Mereka juga mengaitkan dakwaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan sebagian besar terdakwa menghadapi ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.
Tiga terdakwa, yakni Samsul, Fadli, dan Tito, juga menghadapi dakwaan terkait kepemilikan senjata api berdasarkan Pasal 36 KUHP atau Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara, sedangkan keterlibatan masing-masing terdakwa tetap harus dinilai berdasarkan dakwaan dan pembuktian di persidangan.
“Temuan persidangan menunjukkan bahwa pembantaian gajah dan perdagangan gading berlangsung melalui pembagian peran. Pemburu mengambil gading, penadah membeli hasil perburuan, kurir mengirim barang, perantara mencari pembeli, dan pihak lain diduga mengolah gading menjadi produk,” ujar Ani.
Koalisi untuk Gajah Pelalawan juga menemukan bahwa pola perburuan berlangsung konsisten dari 2024 hingga 2026. Para pemburu menembak dan membunuh gajah, mengambil gadingnya, lalu meninggalkan bangkai di hutan hingga membusuk tanpa penanganan.
Ani menegaskan bahwa aparat penegak hukum perlu mendalami hubungan antara pemburu, penadah, dan pengolah gading.
Berdasarkan pemantauan, Koalisi untuk Gajah Pelalawan mendesak jaksa penuntut umum memberikan tuntutan maksimal 15 tahun penjara kepada para terdakwa. “Mereka menyadari setiap terdakwa memiliki peran berbeda, tetapi tetap meminta jaksa mempertimbangkan tuntutan maksimal terhadap seluruh terdakwa,” kata Ani.
Koalisi juga meminta Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau segera menemukan dan menangkap para DPO serta menuntaskan penyidikan terhadap pihak yang masih masuk daftar pencarian.
Ani menyebut masih ada peluang bagi aparat untuk menggali kemungkinan keterlibatan korporasi dan menelusuri perusahaan jasa logistik yang diduga berperan dalam pengiriman gading.
“Kami juga meminta aparat bekerja sama dengan polisi militer untuk memeriksa dugaan keterlibatan anggota TNI aktif dalam jual beli amunisi, agar pengungkapan perkara pembantaian gajah dan perdagangan gading di Pelalawan berjalan lebih menyeluruh,” tambahnya.*
