• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Kamis, November 19, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

HNSI Riau Warning Pemerintah: Jangan Korbankan Ribuan Nelayan Demi Legalisasi Tambang Emas di DAS Kuantan!

"Menghancurkan sungai sama saja menghancurkan masa depan pangan Riau. Kami meminta Plt Gubernur dan Bupati untuk tidak hanya melihat potensi PAD dari tambang, tapi lihatlah nasib rakyat kecil yang hidup dari mencari ikan."

Melba Ferry Fadly by Melba Ferry Fadly
23 Januari 2026
HNSI Riau Warning Pemerintah: Jangan Korbankan Ribuan Nelayan Demi Legalisasi Tambang Emas di DAS Kuantan!

Ketua HNSI Provinsi Riau, Junaidi | Foto: Bertuahpos / Melba Ferry.

Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS — Rencana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuantan memicu reaksi dari berbagai pihak. Setelah WALHI, kini giliran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Riau yang angkat bicara.

HNSI Riau memberikan peringatan keras (warning) kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Pemkab Kuantan Singingi agar tidak gegabah dalam mengambil kebijakan. HNSI menilai, rencana legalisasi tambang melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berpotensi menjadi “lonceng kematian” bagi ribuan nelayan air tawar yang menggantungkan hidup di sepanjang Sungai Kuantan.

Ketua HNSI Riau menegaskan bahwa Sungai Kuantan adalah urat nadi ekonomi dan penyokong kedaulatan pangan bagi masyarakat di Kuansing hingga Indragiri Hulu. Pencemaran merkuri yang sudah terjadi bertahun-tahun akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah membuat populasi ikan lokal menyusut drastis.

BACA: Krisis Ekologis DAS Kuantan di Persimpangan Tambang Emas Rakyat: Antara Legalisasi, Pencemaran Merkuri, dan Ancaman Banjir

“Kami menegaskan, sungai ini adalah ladang nelayan. Nelayan kehilangan mata pencaharian karena ikan-ikan seperti baung, patin, dan selais sulit berkembang biak di air yang tercemar merkuri dan mengalami pendangkalan hebat,” tegas Ketua HNSI Riau, Junaidi, dalam pernyataan resminya, Jumat, 23 Januari 2026.

HNSI menyoroti titik lemah pada aspek pengawasan. Mereka khawatir, perubahan status dari ilegal menjadi legal (WPR) hanya akan mempermudah masuknya modal besar tanpa memperbaiki kualitas lingkungan. Setidaknya, ada lima poin krusial yang ditekan oleh HNSI Riau kepada pemerintah:

  • Hentikan Penggunaan Merkuri: Menuntut jaminan nol merkuri (zero mercury) jika IPR dijalankan.
  • Zonasi Eksklusif Nelayan: Meminta pemerintah menetapkan wilayah tangkap nelayan yang tidak boleh diganggu gugat oleh aktivitas tambang.
  • Restorasi Sungai: Mendesak normalisasi sungai yang dangkal akibat sedimentasi limbah tambang.
  • Pengawasan Partisipatif: Nelayan harus dilibatkan dalam tim pengawas lapangan untuk memantau kualitas air secara langsung.
  • Kompensasi bagi Nelayan: Meminta bantuan sarana prasarana budidaya perikanan sebagai ganti rugi atas kerusakan ekosistem selama ini.

HNSI Riau juga mengingatkan bahwa kerusakan DAS Kuantan berdampak jangka panjang pada kesehatan masyarakat. Ikan yang terkontaminasi logam berat akan masuk ke rantai makanan warga sekitar.

“Menghancurkan sungai sama saja menghancurkan masa depan pangan Riau. Kami meminta Plt Gubernur dan Bupati untuk tidak hanya melihat potensi PAD dari tambang, tapi lihatlah nasib rakyat kecil yang hidup dari mencari ikan,” pungkasnya.***

Tags: HNSIlingkunganpertambangan
Share4Tweet3Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Melba Ferry Fadly

Melba Ferry Fadly

Jurnalis di Bertuahpos.com

Berita Terkait

Hak Nelayan Tradisional dan Kewajiban Negara dalam Rembuk Agraria Pesisir
Lingkungan

Hak Nelayan Tradisional dan Kewajiban Negara dalam Rembuk Agraria Pesisir

...

Read moreDetails
Gajah Indikator Kesehatan Ekosistem, Apa Peran Gajah di Hutan?

Gajah Indikator Kesehatan Ekosistem, Apa Peran Gajah di Hutan?

Warga Dihimbau Tidak Terbangkan Drone Saat Heli Kopter Waterbombing Beroperasi

Karhutla 202 Ribu Hektare, Pakar Biologi Soroti Hilangnya Jaringan Ekologis

Nilai Ekonomi Seekor Gajah Tak Bisa Diukur dari Harga Gading

Nilai Ekonomi Seekor Gajah Tak Bisa Diukur dari Harga Gading

Geopix: Kasus Perburuan Gading Gajah Pelalawan Kejahatan Luar Biasa

Geopix: Kasus Perburuan Gading Gajah Pelalawan Kejahatan Luar Biasa

WALHI: Green for Riau Perlu Dimulai dari Perbaikan Tata Kelola

WALHI: Green for Riau Perlu Dimulai dari Perbaikan Tata Kelola

Next Post
Honda Supra X 125 FI 2026 Hadir dengan Fitur Modern dan Mesin Irit, Dijamin Tetap Gesit

Honda Supra X 125 FI 2026 Hadir dengan Fitur Modern dan Mesin Irit, Dijamin Tetap Gesit

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.