Oleh: Muhammad Amin | Penulis, Da’i, dan Jurnalis
NAMANYA tidak sementereng dan sefenomenal Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah. Jumlah lembaga pendidikan dan jamaahnya juga jauh tertinggal.
Akan tetapi, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) bukan hanya numpang singgah dalam sejarah dakwah dan pergerakan Islam di Indonesia. PERTI juga bukan sekadar catatan kaki dalam sejarah organisasi massa (ormas) Indonesia.
Kisah PERTI bahkan termuat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, mewarnai beberapa keputusan penting negara dan para pimpinannya.
PERTI merupakan studi kasus yang kaya tentang dilema identitas, pergolakan politik, dan upaya pemulihan jati diri di tengah arus modernitas.
Didirikan pada 5 Mei 1928 di Canduang, Sumatera Barat, PERTI lahir dari rahim tradisi keulamaan kaum tua Minangkabau yang dipimpin oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Inyiak Canduang).
Misi awalnya sangat jelas: mempertahankan tradisi Ahlussunnah wal jama’ah mazhab Syafi’i melalui institusi pendidikan, Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI), sebagai benteng kultural terhadap gelombang puritanisme Islam yang diusung oleh Kaum Muda. Fokus awal PERTI adalah pada Tri PERTI—pendidikan, dakwah, dan sosial.
PERTI sesungguhnya se-akar atau se-guru dengan para pendiri ormas besar lainnya di Indonesia. Bahkan jika dirujuk lebih detail, PERTI-lah murid dan warisan sejati dari Syekh Ahmad Khatib al-Minankabawi, seorang Mufti Masjidil Haram asal Agam, yang memiliki murid-murid sebagai pendiri ormas besar di Indonesia.
Semua murid Syekh Ahmad Khatib berhasil jadi perintis-pejuang di Indonesia, ada KH Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah pada 1912 di Yogyakarta, ada KH Hasyim Asy’ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926 di Jombang.
Lalu ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Canduang pada 1928 dan Syekh Hasan Ma’shum yang mendirikan Jam’iyyah al-Washliyah di Medan pada 1930.
Dari keempat pendiri-perintis ormas-ormas besar ini, secara kultural, pendiri PERTI memiliki kesamaan asal dengan sang guru, sesuatu yang beda dari yang lain.
Dari Gerakan Pendidikan ke Aktor Politik
Setelah Proklamasi Kemerdekaan, dinamika politik memaksa organisasi-organisasi massa untuk mengambil sikap politik. PERTI pun tidak terkecuali. Pada 22 November 1945, ia bertransformasi signifikan menjadi Partai Islam PERTI.
Perubahan ini menandai perpindahan fokus energi organisasi dari ruang kelas madrasah ke arena pertarungan politik. Langkah ini merupakan adaptasi strategis terhadap sistem multipartai di Indonesia yang baru lahir, di mana partisipasi dalam politik dianggap sebagai saluran wajib untuk menyuarakan aspirasi umat Islam.
Konteks historis mengenai kekuatan politik Islam di masa pra-kemerdekaan dijelaskan oleh Deliar Noer dalam karya monumentalnya; Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942.
Deliar Noer berpendapat bahwa gerakan-gerakan pribumi yang menentang kolonialisme Belanda sebagian besar dipelopori oleh kalangan Islam, baik tradisionalis maupun modernis.
Penjelasan ini menyediakan landasan historis mengapa organisasi berbasis keagamaan seperti PERTI memiliki legitimasi dan jangkauan signifikan — terutama di Sumatera —untuk bertransformasi menjadi partai politik. Keberadaan PERTI sebagai partai pada Pemilu 1955 membuktikan kapasitas mobilisasi massa yang dimilikinya.
Konflik Internal yang Kronis
Sayangnya, memasuki era Orde Baru, keterlibatan politik PERTI mencapai titik nadir yang merusak. Kebijakan fusi partai-partai Islam ke dalam satu wadah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), adalah pukulan telak. Kebijakan ini, yang bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian, justru menciptakan ketegangan struktural yang parah.
Pakar sejarah sosial, Taufik Abdullah, dalam Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, menganalisis secara mendalam bagaimana hubungan timbal balik antara Islam (sebagai kultur) dan masyarakat (sebagai struktur politik) dapat menimbulkan konflik internal.
Ia menyoroti bahwa pemaksaan fusi politik ini menggabungkan faksi-faksi dengan latar belakang sejarah dan tradisi keulamaan yang berbeda. Akibatnya, energi PERTI, yang seharusnya terfokus pada penguatan basis pendidikan dan dakwah, terkuras habis untuk mengurus konflik internal yang bersifat kronis dan kepentingan politik sesaat.
Perbedaan pandangan antara elite organisasi mengenai arah politik setelah fusi inilah yang kemudian memicu dualisme kepemimpinan yang berlangsung selama puluhan tahun.
Dalam kasus PERTI, pertarungan untuk memperebutkan simbol dan legitimasi kepemimpinan jauh lebih melelahkan daripada pertarungan ideologi, menyebabkan lumpuhnya peran PERTI di tengah masyarakat.
Perjalanan Panjang Menuju Khittah Islah
Setelah lima dekade menghadapi dilema identitas dan perpecahan, PERTI akhirnya mencapai titik balik. Melalui Muktamar Bersama pada Oktober 2022, organisasi ini mengambil langkah monumental: meninggalkan arena politik praktis dan kembali pada jati diri semula sebagai Persatuan Tarbiyah Islamiyah—organisasi sosial keagamaan non-politik. Keputusan ini merupakan revolusi sunyi yang mengutamakan pemulihan khittah keulamaan.
Langkah ini sejalan dengan pandangan Azyumardi Azra, yang kerap menekankan pentingnya organisasi Islam kembali ke peran kulturalnya sebagai pembangun masyarakat sipil dan promotor Islam wasathiyah (moderasi).
Kembalinya PERTI ke akar pendidikan adalah upaya untuk memulihkan energi yang hilang dan menegaskan kembali bahwa kontribusi terbesar ormas Islam adalah melalui pembentukan karakter dan penyebaran nilai-nilai, bukan melalui perebutan kursi kekuasaan.
Kesimpulan ini didukung secara kuat oleh kajian mendalam dari Prof. Dr. Alaiddin Koto dalam bukunya Pemikiran Politik PERTI: Persatuan Tarbiyah Islamiyah (1945-1970). Alaiddin Koto, yang berlatar belakang tradisi PERTI, secara kritis menganalisis bahwa transisi ke status partai politik pada masa lalu telah menciptakan dilema eksistensial yang merugikan.
Dalam buku yang berasal dari disertasi doktornya ini, Alaiddin berpandangan bahwa konflik kepentingan politik secara nyata telah mengikis kekuatan fundamental PERTI dalam bidang pendidikan dan dakwah.
Lebih lanjut, ia menyayangkan kondisi ketika PERTI terkesan lumpuh dan diam seribu bahasa dalam isu-isu keumatan strategis akibat sibuk mengurus perpecahan.
Dengan demikian, analisis kritis Alaiddin Koto menjadi landasan intelektual yang vital bagi keputusan rekonsiliasi, menegaskan bahwa pemulihan identitas sejati PERTI terletak pada penguatan basis pendidikan dan keulamaan, bukan pada turbulensi politik.
Perpecahan PERTI terjadi setidaknya selama 46 tahun, sejak 1970 hingga 2016. Yang satu ikut fusi PPP, sementara yang satu tidak dengan identitas partai, tapi kenyataannya orang-orangnya bergabung bersama Partai Golkar.
Jika merujuk momen Muktamar bersama, pada 2022, maka masa perpecahan PERTI jauh lebih lama, yakni 52 tahun, atau lebih dari setengah Abad. Awal mula rekonsiliasi terjadi pada 2016 dengan mulai adanya Munas-Muktamar bersama. Tapi rekonsiliasi belum berakhir dan diputuskan akan dilakukan lima tahun kemudian. Tapi akibat Covid-19, Muktamar 2021 urung dilakukan dan baru terealisasi pada 2022.
Selama 46 atau 52 tahun itu, upaya rekonsiliasi sudah kerap dilakukan, baik dari pengurus pusat maupun daerah. Akan tetapi, semuanya menemui jalan buntu.
Salah satu upaya mempersatukan kembali PERTI dilakukan dari Riau. Beberapa cendekiawan berbasis pendidikan MTI di Riau mencoba melakukan komunikasi ke pengurus pusat dua pihak, dan para pengurus daerah lainnya, seperti Sumatera Barat, Aceh, hingga Kalimantan dan Nusa Tenggara. Salah satu perjuangan itu diwujudkan dengan membentuk Himpunan Alumni Madrasah Tarbiyah Islamiyah (HAMTI), yang berbasis di Pekanbaru.
HAMTI yang didirikan di Pekanbaru pada 1995 berusaha untuk menjembatani islah dua kubu antara PERTI dan Tarbiyah. HAMTI yang dimotori Prof. Alaiddin Koto juga berusaha membentuk alumni di beberapa daerah lainnya untuk terus mengkonsolidasikan upaya penyatuan dua kubu PERTI.
HAMTI juga mengadakan kegiatan yang melibatkan intelektual muslim lainnya, misalnya wirid eksekutif yang diselenggarakan di hotel-hotel, dan berlangsung secara simultan. Kegiatan HAMTI ini dilaporkan Alaiddin kepada pimpinan dua organisasi, yakni Buya Azwar Anas dan Buya Yudo Paripurno, sambil berharap terwujudnya islah antara kedua kubu. Dalam berbagai pertemuan internal nasional kedua pihak, suara penyatuan dua kubu juga terus mengemuka. Akan tetapi realisasinya tidak seperti yang diharapkan.
Buku; Dari PERTI ke PERTI ini merupakan bagian dari perjalanan ormas ini sejak lahir, bergolak, pecah, hingga kembali ke khittah. Lewat buku ini, sang penulis Prof. Alaiddin Koto ingin merangkai kembali berbagai sejarah yang tercecer dari PERTI, juga meluruskan berbagai fenomena sejarah bangsa yang selama ini justru diklaim pihak lain.
Sama seperti ketika menulis disertasinya tentang PERTI, penulisan buku ini juga menemui jalan berliku, terutama saat menyusun ulang perjalanan PERTI sejak lahir hingga terbelah dan akhirnya kembali satu. Salah satu penyebabnya adalah tidak bersedianya masing-masing kubu memberikan data, kegiatan, hingga kepengurusan organisasi hingga akhirnya terjadi Muktamar bersama.
Sebuah “beban psikologis” juga diungkapkan sang penulis ketika akan menyampaikan peran HAMTI, yang dinakhodainya dalam upaya penyatuan PERTI kembali. Takut riya’ dalam menyampaikan peran itu yang menjadikan upaya penulisan buku jadi maju-mundur dan akhirnya berjalan lama.
Tapi beban psikologis takut riya’, sungkan, seperti banyak dilakoni orang Melayu, yang selalu “bercakap biar ke bawah-bawah, mandi biar ke hilir-hilir”, agaknya juga menjadi karakter umum banyak orang PERTI sejak awal.
Beberapa peristiwa penting yang dialami PERTI misalnya, tidak dicatat sejarah sebagai dilakoni orang PERTI, karena adanya kesungkanan kultural ini. Misalnya peristiwa sejarah pemberian gelar Waly Al-amri al-Dharury bi al-Syaukah kepada Presiden Soekarno di awal kemerdekaan.
Ketika itu, banyak pihak yang meragukan keabsahan Soekarno sebagai Presiden karena tidak melalui pemilihan seperti layaknya pemimpin negara. Di antara keraguan itu muncul dari umat Islam. Istana kemudian meminta fatwa tentang hal itu.
Maka, seorang ulama kharismatik PERTI asal Aceh, Syech Muda Wali Aceh atau Abuya Muda Waly al-Khalidi, kemudian menyampaikan fatwa Soekarno sebagai Waly Al-amri al-Dharury bi al-Syaukah, atau pemimpin saat darurat dengan otoritas penuh. Hal itu disampaikan sang ulama di Istana Cipanas pada 14 Oktober 1957.
Tapi kemudian, seperti disampaikan Buya Haji Mansur, seorang ulama terkemuka PERTI yang pernah menjadi anggota Konstituante, di Kamang, Bukittinggi, peristiwa ini diklaim oleh ormas lain sebagai usulan mereka.
Atas klaim itu, ulama-ulama PERTI diam saja untuk menjaga keikhlasan mereka. Bahkan hingga saat ini, yang diketahui kebanyakan publik, pemberian gelar itu dilakukan oleh ormas besar tersebut, bukan PERTI.
Jika ditelusuri pada mesin pencarian pun, maka gelar Waly Al-amri al-Dharury bi al-Syaukah untuk Soekarno diberikan sebuah ormas besar dan seorang ulama asal Aceh, tanpa menyebut PERTI.
Dengan berbagai fenomena itu, maka perjalanan penulisan buku ini juga terbilang lama. Sama hal lamanya proses perjuangan menyatukan kembali PERTI, yang dilakukan para alumni MTI yang tergabung dalam HAMTI, dengan masa lebih dari 21 tahun. Waktu yang tak sedikit tentunya.
Buku ini menyampaikan berbagai proses itu dengan cukup detail. Diberi pengantar oleh seorang ulama populer Ustaz Abdul Somad (UAS), buku ini menjadi semakin menarik untuk dibaca dan ditelusuri halaman demi halaman.
Apalagi, tidak banyak diketahui publik, ternyata UAS juga bagian dari PERTI. Dalam struktur kepengurusan PERTI yang baru, ormas ini mendirikan Lembaga Penyelenggara Pendidikan PERTI Nasional (LP3N) yang pimpinannya diamanahkan kepada UAS, sebagai direktur.
Dengan kehadiran UAS sebagai penggerak lembaga pendidikan PERTI, akankah ormas ini bisa bangkit di bidang pendidikan seperti saudara-saudaranya yang sudah lebih dahulu leading, Muhammadiyah dan NU? Akankah lembaga pendidikan PERTI di bawah UAS bisa mengejar ketertinggalan setengah abad alias lima dekade? Kita tunggu saja, apa gebrakan UAS dan PERTI pasca-islah ini.***
