Penulis: Melba Ferry | Wartawan di Bertuahpos.com
SEORANG pengemis wanita paruh baya memegang dada di pertigaan lampu merah Jenderal Sudirman-Tuanku Tambusai. Mungkin dia sesak nafas, menghirup asap dari ratusan knalpot kendaraan yang menyala. Mungkin juga, itu cuma gimik, supaya “perannya” benar-benar menyentuh lubuk iba pengendara. Pemandangan itu saya lihat sekitar minggu kedua Ramadan lalu, meski di hati kecil, saya ragu kalau dia benar-benar miskin.
Terlepas benar atau tidak, itu cuma potret kecil bagaimana kita, secara individu, sering kali menangani kemiskinan secara reaktif, sementara, dan hanya untuk “menggugurkan kewajiban”. Rogoh kocek, sodorkan rupiah, selesai. Realitasnya, dia tetap lah miskin. Tak ada yang berubah setelah kita memberinya sumbangan.
Selama ini, kita terjebak dalam siklus “mengasihani” ketimbang “memberdayakan”. Kalau kita benar-benar jujur, strategi penanganan fakir miskin di sekitar kita, butuh rekonstruksi total. Penting mereinterpretasi makna “menolong” agar tidak terjebak dalam angka-angka statistik semata.
Per September 2025, Bada Pusat Statistik merilis angka kemiskinan Riau sebesar 6,30 persen. Jumlahnya meningkat sekitar 0,14 persen dari Maret 2025, dan turun sekitar 0,06 persen dari September 2024. Jumlah penduduk miskin di Riau diperiode sama 475,57 ribu jiwa, atau meningkat sekitar 14,61 ribu jiwa terhadap Maret 2025, dan meningkat sekitar 2,53 ribu jiwa dari September 2024. Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan pada Maret sebesar 5,75 persen, turun menjadi 5,61 persen pada September. Sementara di wilayah pedesaan sebesar 6,43 persen pada Maret, naik menjadi 6,76persen pada September.
Kalau kita cermati, angka-angka statistik ini punya dana optimis. Tapi apakah angka-angka ini benar-benar mewakili potret kehidupan mereka di gang-gang sempit kota dan pelosok desa? Saya yakin, di sana jeritannya pasti berbeda. Karena selama ini, indikator garis kemiskinan kita dipatok terlalu rendah. Jika seseorang sudah bisa makan dua kali sehari, mereka dianggap sudah lepas dari belenggu kemiskinan. Seolah-olah begitu.
Padahal, kemiskinan itu bukan sekadar soal perut kosong. Tapi, soal “akses”. Akses pendidikan yang terputus, sanitasi yang buruk, termasuk hilangnya sebuah harapan untuk hari esok. Kalau kemiskinan hanya direpresentasikan dengan “kurang uang”, solusinya ya pasti cuma BLT. Itu sama saja dengan memplaster luka. Saat uangnya habis, luka itu kembali menganga. Siklusnya akan terus seperti itu. Rakyat miskin akan kembali berteriak tentang “ekonomi mereka yang berdarah-darah.”
Pertama, coba kita ubah rekonstruksi posisi fakir miskin dalam kerangka kebijakan sebagai subjek. Selama ini mereka diposisikan sebagai objek: mereka yang menerima, kita yang memberi. Mereka disurvei, kita menentukan.
Kalau mereka diposisikan sebagai subjek, program penanganan harus lah berbasis potensi, bukan sekadar defisit. Nelayan itu tak butuh mie instan. Dia butuh teknologi untuk mengawetkan ikan. Bantuan kapal itu tidak begitu penting, karena mereka butuh BBM murah. Emak-emak di gang sempit tak butuh sembako tiap bulan, mereka butuh modal tanpa bunga untuk buka warung.
“Bukan untuk cari kaya, tapi cuma cukup untuk makan.” Kalimat ini kan yang sering kita dengar dari mulut mereka. Dengan kata lain, sejak awal mereka menginginkan agar negara memposisikan mereka sebagai subjek, bukan objek. Pemerintah membangun kapasitas, masyarakat menggerakkan ekonomi, dan kaum miskin mengelola peluang. Itu kesimpulan sederhananya.
Kedua, ada variabel organik yang selama ini telah menjadi kultur masyarakat Indonesia, yakni; Zakat dan Infak. Kita harus lebih kritis. Sudah seberapa besar zakat dan infak bernar-benar berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah? Bukankah tujuannya agar kaum fakir dan miskin terberdayakan?
Selama ini, kita hanya paham bahwa instrumen agama cuma untuk urusan pahala dan akhirat. Padahal, sejatinya zakat dan infak adalah salah satu instrumen fiskal. Posisinya sangat kuat untuk rekonstruksi ekonomi, dalam upaya penanganan kemiskinan.
Pengelolaan zakat di Indonesia terus menunjukkan kinerja positif. Dalam laporannya, BAZNAS mencatat hingga akhir 2025 ada 748 dukungan lembaga pengelola zakat yang terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
Adapun tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 97,33 persen. Secara nasional, total penghimpunan dana ZIS-DSKL tercatat Rp44,698 triliun atau tumbuh 9,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan komposisi Rp11,87 triliun melalui skema on balance sheet dan Rp32,82 triliun off balance sheet. Meski penghimpunan meningkat, jumlah muzaki perorangan dan badan mengalami penurunan seiring perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari sisi penyaluran, total pendistribusian dan pendayagunaan zakat mencapai Rp44,268 triliun atau naik 10,45 persen secara tahunan. Penyaluran terbesar diarahkan pada program kemanusiaan yang tumbuh 43,41 persen, sementara asnaf muallaf mencatat peningkatan tertinggi sebesar 47,75 persen.
Secara keseluruhan, program zakat nasional telah menjangkau 43,741 juta mustahik, dengan program ekonomi menjadi penerima manfaat terbesar sekaligus tumbuh paling tinggi sebesar 46,89 persen, yang diklaim memperkuat peran zakat sebagai instrumen strategis pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Potensi zakat kita nilainya mencapai triliun rupiah. Tapi mengapa realitas selalu berbicara pahit? Ya, karena kita masih menganggap zakat sebagai “sumbangan sukarela” untuk konsumsi mendesak, bukan sebagai modal produktif.
Bayangkan jika dana zakat dan infak direinterpretasi menjadi beasiswa skill spesifik yang mengubah anak fakir miskin menjadi ahli koding, teknisi mesin, atau perawat bersertifikat internasional. Ini cara paling ampuh memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
Lalu, zakat dan infak jadi dana bergulir tanpa bunga. Posisinya antitesis bagi pinjaman online yang mencekik. Dana infak bisa dipakai untuk jaring pengaman bagi usaha mikro yang baru merangkak.
Kemudian, zakat dan infak bisa menjadi infrastruktur komunal untuk membangun lumbung pangan atau pusat pengolahan limbah di desa, dan biarkan masyarakat setempat yang mengelolanya.
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 60).
Imam Al-Qurtubi memahami ayat ini dengan menafsirkan bahwa zakat harus dikelola dengan baik sehingga tidak hanya menjadi bantuan konsumtif, tetapi juga produktif, seperti modal usaha untuk kaum miskin agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.
Salah satu masalah dalam mengatasi kemiskinan adalah ketergantungan pada bantuan jangka panjang yang tidak menyelesaikan akar masalah. Zakat membantu mengurangi ketergantungan ini dengan memberikan bantuan yang bersifat temporer namun strategis, seperti modal usaha atau pendidikan yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda: Orang yang memberikan zakat harta yang paling baik di antara hartanya, sesungguhnya akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya dan orang yang menerimanya pun akan memperoleh kebaikan. (H.R. Bukhari).
Syaikh Yusuf Al-Qaradawi, menyakini pentingnya distribusi zakat yang berkelanjutan untuk mendukung usaha-usaha produktif yang memungkinkan para penerima zakat untuk lepas dari ketergantungan.
Yang saya pahami, zakat dan infak itu lebih lincah, minim birokrasi, tidak kaku, dan punya ikatan emosional-spiritual. Dia lebih transparan kalau benar-benar dikelola secara profesional. Berbeda dengan BLT yang harus mengorbankan sekian persen dari APBN. Tolong luruskan kalau saya salah tentang hal ini.
Masalahnya, selama ini antara pemerintan dan lembaga zakat/infak selalu mengambil jalan yang berlawanan arah. Oleh sebab itu, kita butuh sinkronisasi data. Kita pasti “mengutuk” jika ada satu keluarga menerima bantuan dari lima lembaga berbeda, sementara keluarga di desa seberang sebelah tidak tersentuh sama sekali.
Dalam posisi inilah negara harus hadir sebagai regulator untuk memastikan ekosistem kemandirian itu tercipta. Infrastruktur digital harus menyentuh hingga ke level RT agar penyaluran zakat dan bantuan sosial tepat sasaran. Sudah waktunya kita berani untuk mengatakan “Tahun ini kami memberikan modal, tahun depan Anda harus menjadi pemberi zakat (muzakki).” Dengan begitu, targetnya jelas; transformasi dari penerima menjadi pemberi. Bukankan itu tujuan sesungguhnya mengapa kita membantu orang lain?
Jadi, menangani fakir miskin itu hakikatnya tentang martabat. Reinterpretasi yang kita butuhkan adalah melihat kemiskinan sebagai masalah struktural yang butuh solusi sistemik, bukan sekadar masalah moral individu yang butuh dikasihani. Kebijakan negara dan kekuatan dana umat (lewat zakat-infak) menjadi fondasi awal, dan rasanya lebih adil.
Mana mungkin ada keluarga yang ingin mewariskan kemiskinan kepada anak keturunannya. Siapapun pasti menginginkan kemiskinan menjadi kisah masa lalu yang kelam. Tentu menjadi sebuah kebahagiaan jika itu berhasil ditaklukkan. Apalagi bisa diselesaikan dengan cerdas, bukan dengan air mata.
Berhetilah “memberi makan” kemiskinan. Banyaknya jumlah miliarder tidak membuat bangsa ini berhasil, kalau masih ada satu mulut yang kesulitan untuk mengunyah nasi. Biarkan kemiskinan menjadi “dendam” masa lalu, yang tak seorang anak pun sudi mengalaminya. “Jika tidak tau ke mana kau pergi, kau mungkin tidak menyukai tempatmu berakhir,” kata David Bach & John David Mann, dalam bukunya: The Latte Factor.***
