BERTUAHPOS – Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama satu hari setiap pekan mendapat kritik.
Kebijakan yang digadang-gadang mampu menekan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dinilai belum tentu efektif dan justru berisiko memukul sektor ekonomi riil, termasuk pengemudi ojek online (ojol).
Menurut ekonom energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, kebijakan ini masih butuh kajian mendalam. Persoalan ini bukan sekadar efisiensi energi, melainkan menyangkut perubahan perilaku masyarakat yang kompleks serta dampaknya yang merembet ke berbagai sektor pendukung kantor.
Kekhawatiran pemerintah muncul seiring melonjaknya harga minyak dunia akibat tensi geopolitik di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah menyeret harga minyak Brent menembus angka psikologis di atas USD 100 per barel. Tercatat pada 20 Maret 2026, harga Brent bahkan bertengger di level USD 112,19 per barel.
“Sebagai negara net importer minyak, Indonesia menghadapi tekanan yang cukup besar dari kenaikan harga tersebut. Dampaknya tidak hanya membengkaknya subsidi BBM dalam APBN, tetapi juga memicu imported inflation yang diperkirakan berada di kisaran 3,07 persen hingga 4,8 persen secara tahunan, serta menekan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.000 per dolar AS,” kata Fahmy dalam pernyataan resminya dikutip Selasa, 24 Maret 2026.
Sebagai langkah darurat, pemerintah berencana memberlakukan WFH satu hari bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta pasca-periode Lebaran. Namun, Fahmy mengingatkan bahwa memindahkan ruang kerja ke rumah tidak semudah membalikkan telapak tangan karena menyangkut konsistensi perilaku kerja.
“Tidak mudah mengerahkan seluruh ASN dan pekerja swasta untuk memberlakukan WFH secara konsekwen karena menyangkut perubahan perilaku kerja,” ujarnya.
Ia mencium adanya potensi penyimpangan tujuan. Tanpa pengawasan ketat, hari kerja yang seharusnya dilakukan di rumah bisa berubah menjadi momentum plesiran yang tetap mengonsumsi BBM.
“Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jum’at, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata,” kata Fahmy.
Fahmy membandingkan kondisi saat ini dengan masa pandemi Covid-19. Kala itu, WFH berhasil karena ada faktor paksaan berupa ancaman kesehatan. Saat ini, variabel paksa tersebut sudah hilang sehingga efektivitasnya diragukan.
“Tanpa variabel paksa, sangat sulit WFH bisa diterapkan secara konsekwen,” ucapnya.
Sisi gelap lain dari kebijakan ini adalah potensi penurunan pendapatan bagi pelaku usaha yang bergantung pada mobilitas pekerja kantoran. Sektor transportasi seperti ojek online hingga pelaku UMKM seperti warung makan di area perkantoran terancam kehilangan omzet hariannya. Di sektor manufaktur, WFH juga berisiko menekan produktivitas yang berdampak pada kinerja sektor riil secara agregat.
Fahmy menekankan agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan hanya demi menyelamatkan angka di APBN, sementara rakyat kecil di lapangan justru merugi. “Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” tutupnya.***
