BERTUAHPOS – Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Ebenezer atau Noel, dinilai sebagai alarm bahaya bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Presiden dalam memberantas korupsi.
“Presiden berulang kali menegaskan perang terhadap korupsi, bahkan berjanji mengejar koruptor sampai ke Antartika. Namun, kasus Noel menunjukkan betapa sulitnya menjaga komitmen itu,” kata Wijayanto, Sabtu (23/8).
Ia menilai Noel justru memperlihatkan praktik sebaliknya. Bukannya memperbaiki birokrasi, Noel diduga memeras masyarakat dengan menaikkan tarif sertifikat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Rp275 ribu menjadi Rp6 juta. Praktik itu, menurutnya, bahkan melibatkan ASN dan pejabat eselon II sejak bulan pertama Noel menjabat.
“Posisi wakil menteri yang seharusnya mengabdi pada rakyat malah dijadikan batu loncatan untuk korupsi,” ujar Wijayanto.
Kasus Noel bukan satu-satunya. Pada saat bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyelidiki Kementerian Agama terkait kuota haji dan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait perlindungan judi online. “Korupsi sudah mengakar. Kesan yang muncul, pemerintahan ini menjelma menjadi ‘Pemerintahan Wani Piro’—nilai diganti nilai uang. Semua serba pragmatis dan transaksional,” tegasnya.
Wijayanto mengingatkan, kondisi ini berbahaya bagi Presiden Prabowo yang tengah menjalankan program besar berbiaya tinggi, seperti Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun per tahun, Program Kopdes Merah Putih, hingga target pembangunan 3 juta rumah.
“Jika terjadi korupsi sistemik, bagaimana nasib rakyat yang gagal bayar cicilan KPR bersubsidi? Apakah perbankan kita siap menghadapi tsunami kredit macet?” ujarnya.
Ia memperkirakan risiko itu bisa muncul pada 2027 atau 2028, saat ekonomi nasional belum tentu membaik dan Indonesia memasuki tahun politik. Karena itu, ia menegaskan pentingnya penyesuaian program dengan kapasitas fiskal dan kemampuan birokrasi agar tidak overstretch.
“Tidak perlu mengejar koruptor sampai ke Antartika, karena kebanyakan justru ada di ‘antar kita’. Kasus Noel harus dimaknai sebagai alarm bahaya. Presiden perlu segera bersih-bersih agar bangsa ini tidak celaka,” katanya.***
