BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) menyatakan kepada anggotanya untuk melakukan reschedule terhadap vendor-vendor.
Langkah ini diambil Sapuri untuk menyikapi kebijakan Pemerintah Saudi yang menyetop sementara pelaksanaan ibadah umrah untuk jemaah dari luar negara mereka.
Dalam keterangan persnya, Ketua Umum Sapuri, Syam Resfiadi menjelaskan bahwa langkah atau upaya reschedule itu meliputi, penundaan penerbangan jemaah ke tanah suci Mekah, pembuatan visa, hotel, dan hal lainnya. “Langkah ini untuk mengamankan hak jamaah,” katanya, Kamis, 27 Februari 2020.
Dalam siaran pers itu juga dijelaskan bahwa Sapuhi juga sudah melayangkan surat ke Presoden Joko Widodo untuk memberikan solusi terhadap dampak dari kebijakan Saudi yang dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya jamaah yang akan berangkat umrah dan pengusaha penyelenggara perjalanan umrah di Tahan Air.
“Sapuhi juga meminta kepada Kemenag agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat atas kebijakan Saudi ini agar tercipta suasana yang kondusif untuk industri umrah di Indonesia,” tulis pernyataan itu.
Kemudian, dalam upaya melindungi hak jemaah Indonesian, pihaknya meminta kepada seluruh mitra penerbangan, hotel, bus catering, heandling dan vendor lainnya, untuk membantu proses reschedule dengan tidak menghanguskan deposit serta dengan syarat yang memberatkan travel agent, dan jemaah umrah.
“Sapuhi juga melakukan koordinasi dengan kedutaan besar Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta agar bisa membantu proses perpanjangan masa berlaku visa jemaah umrah yang sudah terbit tanpa syarat yang memberatkan travel agent dan jamaah umrah,” sambungnya.
Selain itu, seluruh travel agent diminta untuk melakukan persiapan matang untuk reschedule penerbangan jemaah sehingga seluruh hak jemaah tetap bisa ditunaikan setelah masalah penundaan ini dicabut.
“Kami berharap seluruh masyarakat dan jemaah untuk tetap tenang menyikapi kondisi ini. Khususnya mereka yang sudah mendaftarkan diri untuk berangkat umrah ke Mekah bisa menunggu perkembangan lanjutan terhadap kebijakan Pemerintah Saudi kedepannya,” jelasnya. (bpc3)
