• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Sabtu, November 21, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Izin RAPP Dicabut, Penggiat Lingkungan Desak Pemulihan Ekologis dan Hak Rakyat

Redaksi by Redaksi
21 November 2026
Izin RAPP Dicabut, Penggiat Lingkungan Desak Pemulihan Ekologis dan Hak Rakyat

Foto: Dok. WALHI Riau.

Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Pencabutan ini tertuang pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.

Pencabutan ini atas dasar kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas ±18.362,74 ha , bukaan tambang tanpa izin sekitar ±541,46 ha, dan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Dasar pencabutan izin PT RAPP menguatkan temuan WALHI Riau selama ini. Termasuk Karhutla yang terjadi tahun 2026 di areal kerja PT RAPP estate Sungai Mandau, Bengkalis.

BACA: Izin Usaha Dicabut, Ini Respon RAPP

Hasil analisis WALHI Riau juga memperlihatkan bahwa areal kerja PT RAPP sudah berulang kali terindikasi terjadi karhutla, di antaranya tahun 2015, 2016, 2017, 2020 dan 2026.

Selain itu, hasil temuan WALHI Riau juga menemukan dugaan tidak adanya upaya pemulihan pasca kebakaran oleh PT RAPP, khususnya di estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. PT RAPP bahkan melakukan penanaman eukaliptus sebagai tanaman produksi di lokasi prioritas restorasi pasca kebakaran.

Pencabutan ini harus menjadi momentum Pemerintah meninjau secara menyeluruh terhadap pelanggaran yang telah dilakukan PT RAPP, termasuk seluruh pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin dan potensi pelanggaran lainnya.

Hal ini bertujuan untuk melakukan pengawasan kepatuhan izin dan menjadi catatan penting penegakkan hukum korporasi serta memastikan pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan yang terjadi di seluruh areal kerja PT RAPP.

Direktur Eksekutif WALHI Riau Eko Yunanda menyebut, pencabutan izin PT RAPP harus dilakukan dengan dua semangat penting. Pertama, pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak rakyat, hak atas ruang hidup.

Karena itu, harus dilakukan selaras dengan upaya penyelesaian konflik dan pemulihan hak masyarakat, terutama masyarakat adat yang selama ini dirampas atas perizinan PT RAPP. Kemudian proses penyelesaian pasca pencabutan harus dilakukan secara partisipatif dan adil.

“Untuk itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil,” katanya.

Ketua Dewan Daerah WALHI Riau Jasmi mengingatkan pemerintah dan mengajak publik untuk memastikan pencabutan izin PT RAPP di alihkan kepada korporasi lain atau bahkan perusahaan negara. Hal ini akan meruntuhkan semangat pencabutan yaitu pemulihan ekologis dan hak rakyat.

“Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan Pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin. Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat,” kata Jasmi.

Direktur Perkumpulan Elang Besta Junandi bahkan menegaskan pencabutan izin PT RAPP harus diikuti dengan pemulihan hak rakyat, salah satunya masyarakat Dayun, Kabupaten Siak. Perizinan PT RAPP di estate Dayun merampas ribuan hektar perkebunan masyarakat di Desa Dayun.

“Pemulihan hak rakyat  yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema PS atau TORA. Tawaran ini juga dapat menjadi solusi penyelesaian konflik dan upaya mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan ruang di Riau,” ujar Besta

Lebih lanjut, WALHI Riau juga mendesak Pemerintah untuk meneruskan semangat pemulihan ini dengan melakukan penegakkan hukum, reviu hingga pencabutan izin terhadap korporasi perusak lingkungan lainnya.

Setidaknya terhadap 38 izin korporasi yang areal kerjanya terjadi karhutla pada tahun 2026. Serta izin korporasi yang merampas hak atas ruang hidup rakyat harus segera dikembalikan kepada rakyat.***

Share2Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Redaksi

Redaksi

Diterbitkan oleh PT Citra Media Bertuah. Kirim informasi di sekitar Anda ke redaksi@bertuahpos.com

Berita Terkait

KemenPU dan Pemprov Banten Sepakat Pelebaran Jalan Nasional Serang Pandeglang 3,5 Km Anggaran Capai Rp200 Miliar
Nasional

KemenPU dan Pemprov Banten Sepakat Pelebaran Jalan Nasional Serang Pandeglang 3,5 Km Anggaran Capai Rp200 Miliar

...

Read moreDetails
Spesifikasi Lengkap OPPO A16, HP Android dengan Baterai Besar dan Fitur Canggih

Spesifikasi Lengkap OPPO A16, HP Android dengan Baterai Besar dan Fitur Canggih

Review CFMoto 500SR Voom, Motorsport Mesin 4 Tak Silinder Seharga Rp194 Jutaan

Review CFMoto 500SR Voom, Motorsport Mesin 4 Tak Silinder Seharga Rp194 Jutaan

Inilah Daftar Lengkap Pemenang MAMA Awards 2026, BTS dan ENHYPEN Bawa Daesang

Inilah Daftar Lengkap Pemenang MAMA Awards 2026, BTS dan ENHYPEN Bawa Daesang

Mejeng di GAW 2026, Intip Spesifikasi dan Harga Geely Okavango SUV Keluarga yang Nyaman

Mejeng di GAW 2026, Intip Spesifikasi dan Harga Geely Okavango SUV Keluarga yang Nyaman

Izin RAPP Dicabut, Johny S Mundung: Masyarakat Adat Bisa Menikmati Kembali Lahan Mereka

Izin RAPP Dicabut, Johny S Mundung: Masyarakat Adat Bisa Menikmati Kembali Lahan Mereka

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.