BERTUAHPOS – Eskalasi militer besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke jantung pertahanan Iran memicu kritik tajam dari akademisi internasional.
Dikutip dari Republika, Minggu, 1 Maret 2026, pakar Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai serangan ini sebagai ujian fatal bagi kredibilitas Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian dalam menjaga stabilitas global.
Menurut Umam, operasi tempur yang diperintahkan Presiden Donald Trump tersebut telah merusak narasi perdamaian yang selama ini didengungkan oleh lembaga-lembaga internasional.
“Serangan terhadap Iran ini mempertajam kontradiksi antara retorika stabilitas dan praktik militer di lapangan, sekaligus menguji kredibilitas narasi perdamaian melalui Board of Peace,” ujarnya.
Serangan yang melibatkan tujuh roket ke wilayah Teheran—tepat di dekat kediaman mendiang Ayatollah Ali Khamenei—dinilai bukan sekadar upaya menetralisir satu negara. Tapi, ada upaya sistematis untuk merombak total peta kekuatan di kawasan tersebut.
“Langkah AS-Israel ini bukan hanya soal menaklukkan satu negara, melainkan langkah proyek rekayasa ulang keseimbangan kekuatan di Timur Tengah,” tegasnya.
Menurutnya, dunia jangan tinggal diam. Jika agresi ini dianggap sebagai hal yang normal, ia khawatir tindakan serupa bisa menyasar kawasan lain secara sepihak. “Termasuk Greenland, Kanada, atau kawasan Eropa dan Amerika Latin lainnya akan menjadi sasaran selanjutnya,” tambah Umam.
Di tengah situasi yang mencekam, Indonesia mulai mengambil langkah diplomatik aktif. Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa Presiden RI Prabowo Subianto siap bertolak menuju Iran untuk memfasilitasi dialog antarpihak yang bertikai.
Langkah ini sejalan dengan dorongan Umam agar negara-negara Islam yang independen, seperti Indonesia dan Turki, merefleksikan kembali pola kerja sama internasional guna mendorong deeskalasi secepat mungkin.
Sebagaimana diketahui, Iran telah membalas dengan meluncurkan serangan roket ke wilayah Israel serta sejumlah target strategis di Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Bahrain. Kehadiran pemimpin dunia di meja perundingan menjadi satu-satunya harapan untuk mencegah perang terbuka yang lebih luas.***
