BERTUAHPOS — Riset harus menjadi garda terdepan jika pemerintah ingin komoditas kelapa sawit bisa diandalkan sebagai penopang bioenergi nasional berkelanjutan.
Menurut Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN, Umi Muawanah, mengatakan hal itu dalam sebuah pertemuan bergengsi di Jakarta, awal Oktober lalu.
“Hasil riset itu akan menjadi informasi penting bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan,” katanya.
Sejauh ini, sebagian besar penelitian tentang kelapa sawit masih berfokus pada pengelolaan limbah dan emisi karbon.
Padahal, potensi besar justru ada pada riset diversifikasi produk, inovasi teknologi, dan penerapan ekonomi sirkular.
“Ini peluang besar bagi BRIN, universitas, dan sektor swasta,” ujarnya.
Adapun paradoks bahwa limbah sawit kerap dianggap pencemar lingkungan, padahal bisa menjadi sumber bioenergi bernilai tinggi.
Umi menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix — antara pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media — untuk memastikan hasil riset bisa diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.
Dari sisi pemerintah, Iryan Permana Dharma, Subkoordinator Perencanaan Program Bioenergi Kementerian ESDM, menyebut sawit telah menjadi tulang punggung pengembangan bioenergi nasional.
“Bioenergi menjadi strategi utama menuju target net zero emission 2060 atau lebih cepat,” ungkapnya.
Iryan memaparkan bahwa tahun lalu, bauran energi terbarukan Indonesia mencapai 14,68%, di mana sekitar 70% berasal dari bioenergi, terutama dari program biodiesel B35.
Indonesia kini menjadi negara dengan mandatori biodiesel terbesar di dunia, melampaui Malaysia.
Selain biodiesel, pemanfaatan sawit juga merambah sektor bioetanol, bioavtur, biometana, dan biomassa listrik.
Direktur Utama PT SMART Tbk, Agus Purnomo, menilai komitmen industri terhadap Net Zero Emission (NZE) didorong oleh kebijakan nasional dan tuntutan pasar global.
“Pasar besar seperti Amerika dan Eropa memberi premi hingga 50 dolar per ton untuk produk sawit berkelanjutan,” katanya.
Emisi sawit terbagi dua; emisi berbasis lahan (FLAG) yang bersumber dari limbah cair dan pembukaan lahan, serta emisi tidak langsung dari transportasi dan pembelian CPO pihak ketiga.
Mitigasi dilakukan dengan konservasi hutan, restorasi gambut, dan pemanfaatan limbah POME sebagai pupuk.***
