BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pusat melalui Kementerian Keuangan RI mewacanakan akan menaikkan gaji kepala daerah setingkat gubernur, bupati dan walikota. Kini tahapannya sudah kajian. Alasan dinaikkannya gaji ini supaya kepala daerah tidak lagi terbelit dalam kasus korupsi.
Menurut Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Muhammadiyah Riau, Aidil Haris, S.Sos, M.Si, masalah korupsi yang membelit kepala daerah bukan soal seberapa besar gaji yang mereka terima setiap bulannya, tapi ini masalah perilaku pejabat sebagai kepala daerah.
“Perilaku korupsi kepala daerah itu yang seharusnya bisa diatasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, bisa lingkunganya, ataupun diri mereka sendiri,” ujar Aidil Haris, saat dihubungi bertuahpos.com, Jumat, 7 Desember 2018 di Pekanbaru.
Selain itu, menurut pandangannya keberadaan kepala daerah dalam sistem dan lingkaran demokrasi ‘kotor’ semakin mendorong pejabat melakukan perbuatan korupsi. Jadi di tengah sistem dan politik ‘kotor’ ini malah bukan membuat orang-orang di dalam sistem dan politik (kepala daerah) cerdas, malah semakin ‘buruk’.
“Saya melihat perilaku menyimpang kepala daerah bahkan sudah terstruktur, sehingga menjadi berat dan ‘kronis’. Jadi berapapun gaji yang diberikan ke kepala daerah tetap tidak akan mengubah budaya korupsi itu, sebab yang bermasalah perilakunya,” kata Alumni UIN Suska Riau ini.
Baca:Â Plt Gubri Benarkan Soal Jatah Miliaran Rupiah Untuk Akomodasi dari Hitungan PAD
Dia mengilustrasikan masalah ini tidak ubahnya seperti orang miskin yang sengaja ‘dimiskinkan’ dan ada orang miskin karena struktural. Misalnya orang-orang pedalaman. Tapi orang miskin yang ‘dimiskinkan’ karena memang mereka miskin karena kebijakan dan penguasa.
“Jadi sungguh sangat tidak efektif jika ada wacana pemerintah melalui kementerian keuangan naikkan gaji kepala daerah. Sebab tidak masuk akal kalau indikator kenaikan gaji itu bisa meminimalisir kasus korupsi yang membelit kepala daerah,” kata Aidil Haris. (bpc3)
