BERTUAHPOS — Industri pinjaman daring atau Pindar memasuki fase pertumbuhan yang semakin matang dengan arah yang lebih terukur. Pelaku industri kini tidak lagi semata mengejar ekspansi, tetapi mulai menitikberatkan pada kualitas pendanaan serta penguatan literasi masyarakat sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan outstanding Pindar pada Februari 2026 telah mencapai Rp100,69 triliun atau tumbuh 25,75 persen secara tahunan (year on year/yoy). Di saat yang sama, tingkat risiko kredit macet agregat atau TWP90 tetap terkendali di level 4,54 persen, mencerminkan stabilitas industri di tengah ekspansi yang terus berlangsung.
Pertumbuhan tersebut turut mempertegas peran strategis Pindar dalam memperluas akses keuangan, khususnya bagi segmen ultra mikro dan pelaku usaha kecil rumahan yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau lembaga keuangan formal.
Akses yang cepat dan proses yang sederhana menjadi faktor krusial dalam membantu pelaku usaha kecil memenuhi kebutuhan modal kerja, menjaga arus kas, hingga memperluas skala usaha mereka.
Namun, di balik pertumbuhan tersebut, tantangan struktural masih membayangi. Menurut Kepala OJK Provinsi Riau, Triyoga Laksito, peningkatan akses keuangan harus berjalan seiring dengan penguatan literasi masyarakat, khususnya dalam memahami risiko berutang. Rendahnya literasi yang tidak sejalan dengan penetrasi teknologi dinilai berpotensi mendorong keputusan finansial yang impulsif dan berisiko.
Risiko tersebut semakin kompleks dengan maraknya penipuan online serta praktik pinjaman online ilegal yang terus memanfaatkan kebutuhan dana masyarakat. Melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2026, OJK telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal serta dua penawaran investasi ilegal di berbagai situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.
Selain itu, OJK juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, seperti ajakan gagal bayar (galbay), klaim pemutihan tagihan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), hingga narasi bahwa gagal bayar ditanggung asuransi.
“OJK mengimbau masyarakat sebelum meminjam agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, masyarakat wajib memahami manfaat dan risiko serta memastikan platform Pindar yang digunakan sudah berizin dan diawasi OJK,” ujar Triyoga Laksito di Pekanbaru, 8 April 2026.
Menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggencarkan program edukasi melalui ‘Pindar Mengajar’ dan Media Roadshow di berbagai daerah, sebagai bagian dari strategi memperkuat praktik responsible lending dan perlindungan konsumen. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri Pindar yang telah berizin dan diawasi regulator.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, AFPI mengunjungi Riau Pos dan menggelar Pindar Mengajar bertema “Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi” di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau (Unri) pada 8–9 April 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai platform Pindar, seperti PT Kredit Pintar Indonesia, PT Teknologi Merlin Sejahtera, PT Finansia Aria Teknologi, PT Pintar Inovasi Digital (Asetku) serta PT Inovasi Terdepan Nusantara sebagai bagian dari kontribusi industri dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Direktur Eksekutif AFPI, Yasmine Meylia, mengatakan bahwa fase pertumbuhan industri saat ini menuntut keseimbangan antara ekspansi dan kualitas. Menurutnya, program ‘Pindar Mengajar’ menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun pemahaman finansial generasi muda, terutama mahasiswa sebagai kelompok yang rentan terhadap risiko keuangan digital.
Mahasiswa tidak hanya diberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan pribadi, tetapi juga dibekali kemampuan untuk membedakan layanan Pindar legal dengan pinjaman online ilegal. Edukasi ini dinilai penting agar generasi muda mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.
“Stigma yang ada saat ini pinjaman merupakan beban bagi masyarakat. Padahal realitanya bisa menjadi solusi finansial untuk berbagai kebutuhan. Sehingga pinjaman merupakan alat mencapai tujuan finansial jika penggunaannya benar,” kata Yasmine Meylia.
Melalui program ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan yang cerdas, tetapi juga berperan sebagai agen literasi di lingkungan sekitarnya. Dengan pemahaman yang tepat, mereka dapat membantu menyebarkan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, penggunaan pinjaman yang bertanggung jawab, serta kewaspadaan terhadap pinjol ilegal.
Ke depan, AFPI menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan program literasi ke berbagai daerah guna membangun ekosistem keuangan digital yang lebih sehat, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.
Melalui Media Roadshow, AFPI juga memperkuat sinergi dengan media daerah untuk memastikan penyebaran informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik sekaligus mempersempit ruang gerak praktik pinjaman online ilegal di Indonesia.***
