BERTUAHPOS — Gubernur Riau Abdul Wahid, kembali menyoroti persoalan keadilan fiskal antara pusat dan daerah — khusus terkait Dana Bagi Hasil (DBH) pajak — saat Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat, 2 Mei 2025.
Di kesempatan itu, Wahid menegaskan kembali gambaran secara umum pertemuan yang di gelar di DPR RI, bersama dengan Kemendagri dan seluruh Gubernur se-Indonesia di Jakarta.
Menurut data yang dia terima, meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional mengalami peningkatan, dana yang diterima daerah (Riau) justru mengalami penurunan.
“Yang saya pertanyakan itu PDRB pajak. PDRB nasional selalu naik, tapi kenapa APBD kita justru turun? Ternyata, memang tidak semua pajak masuk dalam Dana Bagi Hasil yang harus kita terima,” ungkap Wahid.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi keuangan negara yang berdampak langsung pada kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan.
Wahid menyebut, PDRB yang meningkat seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan DBH, karena PDRB juga mencerminkan kinerja daerah.
“Kita di daerah ini bekerja sungguh-sungguh. PDRB itu kan indikator dari hasil kerja kami juga. Kalau PDRB nasional meningkat, ya seharusnya DBH kami juga naik. Tapi faktanya tidak semua jenis pajak dijadikan DBH. Ini yang kami anggap tidak adil,” tegasnya.
Wahid juga mendorong adanya reformasi dalam sistem perpajakan nasional agar lebih berpihak kepada daerah. Dia menilai perlu ada evaluasi dan perbaikan dalam kebijakan distribusi DBH yang selama ini dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan.
Selain DBH, Wahid juga menyinggung pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu indikator yang bisa digunakan untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah. Ia menyebut, validasi dan perluasan NPWP di daerah harus menjadi agenda bersama agar basis pajak lebih kuat dan penerimaan semakin optimal.
“Kami juga mendorong pertumbuhan NPWP di daerah sebagai parameter yang penting untuk menopang sistem fiskal nasional. Ini perlu dukungan semua pihak,” ujarnya.***
