BERTUAHPOS – Bank Indonesia (BI) terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran non-tunai melalui sosialisasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) termasuk edukasi soal pelindungan konsumen. Kegiatan ini digelar di Kampar, pada 29-31 Agustus 2025.
Plt Pengawas Yunior BI Riau, Fahmi Irsyad, menjelaskan bahwa tugas utama BI adalah menjaga kestabilan nilai rupiah dan nilai barang. Mandat tersebut diwujudkan melalui kebijakan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Itulah mengapa transaksi di Indonesia wajib menggunakan rupiah, baik secara tunai (uang kertas dan logam) maupun non tunai. Alat pembayaran non tunai mencakup kartu (APMK), cek, bilyet giro, e-wallet, hingga uang elektronik.
“Digitalisasi sudah merambah setiap sisi kehidupan. Karena itu, masyarakat perlu memahami teknologi sistem pembayaran modern,” ujarnya.
Seperti bertransaksi menggunakan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Ini adalah metode pembayaran berbasis QR Code yang dapat dipindai dengan smartphone.
Menurutnya, inovasi ini hadir karena tiga alasan: standardisasi, simplifikasi, dan sistemisasi. Dengan QRIS, masyarakat dapat menikmati transaksi yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (CEMUMUAH). “Per 1 Maret 2022, batas transaksi ditetapkan hingga Rp10 juta per pembayaran,” jelasnya.
Penting untuk diketahui masyarakat bahwa penggunaan QRIS itu gratis untuk konsumen. Sementara itu, kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) menetapkan biaya 0% untuk transaksi di bawah Rp500 ribu. Dengan demikian, QRIS benar-benar ramah bagi pelaku UMKM dan konsumen.
Inovasi lain yang dikenalkan adalah QRIS Cross Border, sebuah fitur yang memfasilitasi perdagangan dan sektor pariwisata, khususnya UMKM. Dengan demikian, transaksi bisa dilakukan dengan mata uang lokal di negara mitra seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan terbaru di Jepang.
Selain QRIS, BI memaparkan keunggulan BI-FAST, yang merupakan infrastruktur pembayaran ritel nasional lainnya di Indonesia. Layanan ini memungkinkan transfer dana real-time selama 24 jam sehari dengan biaya hanya Rp2.500.
Adapun batas nominal transaksi melalui BI-FAST mencapai Rp250 juta, dan bisa diakses melalui berbagai kanal seperti QRIS, EDC, dan ATM. BI menegaskan, BI-FAST didesain aman, efisien, serta mendukung proxy address untuk mencegah pencucian uang.
Kendari demikian, Fahmi mengingatkan bahwa masyarakat terhadap perlu meningkatnya kewaspadaannya dari potensi ancaman siber.
Data global mencatat lebih dari 560 ribu serangan malware baru setiap hari, dengan kerugian finansial diperkirakan lebih dari USD200 miliar per tahun atau sekitar Rp3,26 triliun di Indonesia.
Karena itu, masyarakat diminta menggunakan password yang kuat dan menghindari kata sandi mudah ditebak seperti “123456” atau “qwerty”. BI merekomendasikan penggunaan kombinasi huruf, angka, dan simbol yang unik.
Selain itu, otentikasi dua faktor (2FA) atau multi-factor authentication menjadi kunci untuk melindungi transaksi digital, baik dengan password, OTP, maupun biometrik.
Dalam sosialisasi ini, BI memperkenalkan program PEKA (Peduli, Kenali, Adukan), yang meliputi:
- Peduli: Konsumen perlu memahami manfaat, risiko, biaya, dan tata cara penggunaan produk/jasa sistem pembayaran.
- Kenali: Masyarakat harus mengenali modus penipuan seperti social engineering, phising, atau skimming, serta menjaga kerahasiaan data pribadi.
- Adukan: Jika terjadi penipuan, konsumen bisa mengadu ke regulator resmi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau penyelenggara layanan. BI menyediakan call center 131, email bicara@bi.go.id, serta kantor perwakilan di seluruh Indonesia.
Sebagai bagian dari evaluasi, BI juga meluncurkan Survei PEKA Riau melalui tautan bit.ly/surveipekariau25. “Survei ini bertujuan menggali pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran digital dan pelindungan konsumen,” ujar Fahmi.
“Melalui sosialisasi ini, BI berharap masyarakat semakin percaya diri dalam menggunakan pembayaran digital. Dengan QRIS, BI-FAST, dan edukasi keamanan transaksi, masyarakat dapat merasakan manfaat digitalisasi sekaligus terlindungi dari risiko penipuan,” tuturnya.***
