• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Sabtu, November 21, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Pemerintah Bidik Pajak Shadow Economy, Fokus ke Perdagangan, Kuliner, Emas, dan Perikanan di 2026

Pemerintah gencar mengejar pajak dari shadow economy pada 2026. Fokus sektor perdagangan, kuliner, emas, dan perikanan. Target pajak Rp2.357 triliun tanpa naikkan tarif.

Melba Ferry Fadly by Melba Ferry Fadly
19 Agustus 2025
Pemerintah Bidik Pajak Shadow Economy, Fokus ke Perdagangan, Kuliner, Emas, dan Perikanan di 2026

Pemerintah Bidik Pajak Shadow Economy, Fokus ke Perdagangan, Kuliner, Emas, dan Perikanan di 2026

Share on FacebookShare on Twitter

PEMERINTAH semakin gencar mengejar potensi pajak dari aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy pada 2026. Rencana tersebut tertuang dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendefinisikan shadow economy sebagai aktivitas ekonomi yang sulit terdeteksi otoritas pajak sehingga luput dari pungutan. Aktivitas ini kerap disebut sebagai black economy, underground economy, maupun hidden economy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, strategi mengejar pajak dari sektor shadow economy penting untuk memenuhi target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,71 triliun pada 2026, tanpa menaikkan tarif pajak.

“Ini sebetulnya juga berkaitan dengan shadow economy dan banyak juga illegal activity,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2026, Selasa 19 Agustus 2026.

Sejumlah sektor dengan aktivitas shadow economy yang tinggi menjadi fokus pemerintah, yaitu perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan.

Untuk memperkuat basis pajak, sejak 2025 pemerintah telah menyiapkan langkah konkret, antara lain:

  • Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lewat sistem Core Tax Administration System (CTAS) yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
  • Canvassing aktif untuk mendata wajib pajak yang belum terdaftar.
  • Penunjukan entitas luar negeri sebagai pemungut PPN atas transaksi digital Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
  • Pemanfaatan data pelaku usaha dari sistem OSS BKPM untuk menjaring UMKM.
  • Pencocokan data (data matching) pelaku usaha di platform digital yang belum teridentifikasi secara fiskal.

Pemerintah juga menyusun Compliance Improvement Program (CIP) terkait shadow economy dan melakukan analisis intelijen pajak untuk mendukung penegakan hukum terhadap wajib pajak berisiko tinggi.

“Ke depan, pemerintah akan fokus mengawasi sektor-sektor dengan aktivitas shadow economy yang tinggi,” tulis dokumen RAPBN 2026.***

Tags: ekonominasional
Share3Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Melba Ferry Fadly

Melba Ferry Fadly

Jurnalis di Bertuahpos.com

Berita Terkait

OJK Izinkan Penggabungan BPR Prima Jambi Mandiri ke BPR Prima Riau Sentosa
Ekonomi

OJK Izinkan Penggabungan BPR Prima Jambi Mandiri ke BPR Prima Riau Sentosa

...

Read moreDetails
kenaikan suku bunga

Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, BI Pilih Jalan Menaikkan BI Rate

China Andalkan Obligasi Pemerintah di Tengah Lesunya Kredit Swasta

Obligasi Daerah Tak Boleh Tambal Belanja Rutin, Ini Penegasan DJPK

Syarat dan Cara Daftar Agen Perlinsos Lewat IKD, Wajib Verifikasi Wajah

Syarat dan Cara Daftar Agen Perlinsos Lewat IKD, Wajib Verifikasi Wajah

Prabowo Sebut Inggris Mitra Strategis di Sektor Perikanan Demi Percepatan Ekonomi Nasional.

Hilirisasi Perikanan Dikebut untuk Tangkap Pasar Blue Food

Ini Alasan Pemprov Riau Mengapa Penetapan UMP Riau 2026 Molor? Bagaimana UMP 2027 Dihitung? Ini Komponen KHL dan Formulanya.

Bagaimana UMP 2027 Dihitung? Ini Komponen KHL dan Formulanya

Next Post
Revitalisasi Pasar Wisata Pekanbaru, Pemko Desak Pengelola Kerja Cepat Ditarget Rampung Oktober 2025

Revitalisasi Pasar Wisata Pekanbaru, Pemko Desak Pengelola Kerja Cepat Ditarget Rampung Oktober 2025

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.