• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Sabtu, November 21, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Melchias Marcus Mekeng: Obligasi Daerah Jadi Solusi Pembiayaan di Tengah Keterbatasan Fiskal

Melba Ferry Fadly by Melba Ferry Fadly
20 Juli 2026
Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS.COM — Pemerintah dan MPR mendorong percepatan regulasi agar daerah lebih mandiri secara fiskal. Hal itu dibahas dalam sarasehan di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin, 20 Juli 2026, mengupas obligasi daerah atau surat utang daerah, sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dan instrumen investasi publik. 

Menurutnya, di tengah tekanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), obligasi daerah dinilai mampu menjadi katup pengaman pembangunan. Ketua Badan Penganggaran MPR RI Melchias Marcus Mekeng menekankan urgensi kemandirian fiskal daerah sesuai amanat konstitusi.

“Kami melihat pembangunan harus tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Dengan adanya obligasi daerah, proyek yang benar-benar menunjang perekonomian bisa dibiayai lewat instrumen ini,” ujar Melchias Mekeng dalam pemaparannya.

Penerbitan obligasi daerah tidak bisa dilakukan sembarangan. Daerah dituntut untuk menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, termasuk ketertiban pembukuan dan penyajian neraca yang akuntabel.

Perlindungan investor dalam skema obligasi daerah menjadi salah satu poin penting, mengingatkan pengelolaan harus secara jelas, pasti dan transparan. Ia menegaskan mekanisme pasar modal siap mengakomodasi selama prinsip keterbukaan dipenuhi.

“Pertanggungjawaban terhadap publik sebagai investor sangat ketat. Pasar modal kita siap, tetapi daerah harus berkomitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana,” kata Mekeng.

Saat ini, pembahasan regulasi obligasi daerah memasuki tahap penyusunan naskah akademis. DPR menargetkan pembahasan Undang-Undang ini tidak memakan waktu lama.

“Daerah harus tertib pembukuan dan neracanya. Untuk bisa menerbitkan obligasi juga ada caranya, dan kami berharap UU-nya bisa segera diproses,” imbuh Melchias Mekeng.

Dia berharap instrumen obligasi daerah diharapkan tidak hanya sekadar menjadi sumber dana segar bagi pembangunan infrastruktur di daerah. Lebih dari itu, obligasi ini menjadi alat pendalaman pasar keuangan domestik.

“Dengan sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemda, obligasi daerah akan menjadi terobosan bersejarah dalam desentralisasi fiskal kita. Kami optimistis manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Saat ini ada belasan negara di dunia yang sudah menerbitkan obligasi daerah untuk pembangunan, di antaranya Amerika Serikat, China dan Jepang.

Tags: ekonominasionalriau
Share4Tweet3Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Melba Ferry Fadly

Melba Ferry Fadly

Jurnalis di Bertuahpos.com

Berita Terkait

OJK Izinkan Penggabungan BPR Prima Jambi Mandiri ke BPR Prima Riau Sentosa
Ekonomi

OJK Izinkan Penggabungan BPR Prima Jambi Mandiri ke BPR Prima Riau Sentosa

...

Read moreDetails
Maxim Hadir di Pangkalan Kuras, Pelalawan Kini Punya Pilihan Transportasi Online

Maxim Hadir di Pangkalan Kuras, Pelalawan Kini Punya Pilihan Transportasi Online

kenaikan suku bunga

Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, BI Pilih Jalan Menaikkan BI Rate

Dari Aceh hingga NTB, Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Jaringan NII, JAD, dan AD

Dari Aceh hingga NTB, Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Jaringan NII, JAD, dan AD

China Andalkan Obligasi Pemerintah di Tengah Lesunya Kredit Swasta

Obligasi Daerah Tak Boleh Tambal Belanja Rutin, Ini Penegasan DJPK

Syarat dan Cara Daftar Agen Perlinsos Lewat IKD, Wajib Verifikasi Wajah

Syarat dan Cara Daftar Agen Perlinsos Lewat IKD, Wajib Verifikasi Wajah

Next Post
Plt Gubernur Riau Minta ASN Bekerja Ekstra Tahun Ini “Jangan Ada yang Santai"

Tekanan Fiskal Riau Mendesak, Ini Kata Plt Gubernur Riau soal Penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.