PEKANBARU — Pemprov Riau menegaskan akad massal kredit usaha rakyat (KUR) Nasional merupakan salah satu komitmen Pemprov Riau untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Gubernur Riau, Abdul Wahid menilai, program KUR merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil agar bisa mengembangkan usahanya.
“Pemerintah ingin memastikan setiap pelaku usaha kecil di Riau memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. KUR adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, penyaluran KUR diharapkan mampu mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas usaha, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.
“Kami ingin pelaku UMKM naik kelas menjadi usaha yang mandiri, legal, dan berdaya saing,” tegasnya.
Menurut data terbaru, perekonomian Riau terus tumbuh positif di tengah tantangan nasional dan global. Hingga triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Riau tercatat sebesar 4,65%, dengan jumlah pelaku UMKM mencapai lebih dari 304 ribu unit usaha di sektor perdagangan, pertanian, kuliner, industri kecil, dan ekonomi kreatif.
Realisasi penyaluran KUR di Riau mencapai Rp7,3 triliun hingga 6 Oktober 2025 dengan total 86.834 debitur. Angka ini menunjukkan semangat besar pelaku usaha untuk terus maju meskipun keterbatasan modal masih menjadi tantangan utama.
Abdul Wahid menegaskan, Pemprov Riau akan terus memperkuat ekosistem usaha mikro, memperluas akses permodalan, serta mendorong digitalisasi UMKM.
“Kami menargetkan peningkatan inklusi keuangan dan kontribusi UMKM terhadap PDRB nonmigas Riau agar semakin besar,” jelasnya.
Dia mengimbau pelaku usaha untuk memanfaatkan dana KUR secara produktif dan bijak.
“Gunakan modal ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan KUR sebagai modal kerja yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan membuka peluang kerja baru,” ungkapnya.***
