BERTUAHPOS — Di Riau, sektor kehutanan tidak hanya memainkan berperan strategis terhadap ekonomi lokal dan nasional. Namun, mereka juga kerap dibenturkan dengan isu lingkungan — terutama pada kegiatan operasionalnya.
Isu inilah yang diangkat Bisnis Indonesia dalam APHI EDITOR CIRCLE, yang diselenggarakan di Hotel Arya Duta, 8 September 2025. Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia Pekanbaru, Aang Ananda Suherman, ingin forum ini dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam melihat bagaimana sektor industri kehutanan menjalankan bisnisnya.
Fokusnya, tentu dari sisi ekonomi dan keberlanjutan. “Bagaimana industri ini berkontribusi terhadap ekonomi negara, namun tidak mengabaikan tanggung jawab lingkungannya. Inilah yang dimaksudkan dengan ‘keberlanjutan’,” katanya.
Namun, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau, Muller Tampubolon, menyadari bahwa isu lingkungan memang kerap dibenturkan kepada perusahaan HTI. Fokus perbincangannya lebih mengulas dampak. Padahal, itu hanya satu dari sekian banyak perspektif dari hadirnya industri ini.
“Kami menyadari bahwa pemahaman publik terhadap kontribusi sektor ini seringkali tidak berimbang,” ujarnya dalam
Muller menyebut, APHI boleh dikatakan sudah “khatam” bicara soal komitmen untuk memperkuat peran strategis industri kehutanan yang berkelanjutan.
Dalam setiap kegiatannya, industri yang menjalankan bisnis di sektor kehutanan di Riau itu mengklaim terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memastikan kepastian hukum, kepastian kawasan kerja, dan keamanan berusaha.
Caranya, dengan mewujudkan pemanfaatan sumber daya hutan yang optimal, lestari, dan berkelanjutan.
Menurut data APHI, luas kawasan hutan di Provinsi Riau mencapai 5,36 juta hektare atau sekitar 60% dari total wilayah ini.
Dari jumlah itu, kawasan hutan produksi tetap mencapai 2,33 juta hektare, hutan produksi terbatas 1,01 juta hektare, hutan produksi yang dapat dikonversi 1,15 juta hektare, hutan lindung 230 ribu hektare, serta kawasan konservasi lebih dari 631 ribu hektare.
Riau juga dikenal sebagai provinsi penghasil kayu terbesar di Indonesia dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun, di sisi lain memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tinggi.
Maka dari itu, penting bagi industri kehutanan untuk menerapkan teknologi pengelolaan lahan; tanpa bakar serta pendekatan harmonisasi antara sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Muller menyebutkan, anggota APHI Riau mengelola 50 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas 1,76 juta hektare.
Kontribusi anggota APHI kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada periode 2022–2024 mencapai lebih dari Rp974 miliar.
Selain itu, kontribusi sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan dengan masyarakat mencapai Rp345 miliar.
Sektor kehutanan juga terbukti menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada tahun 2024, penyediaan tenaga kerja oleh anggota APHI Riau mencapai lebih dari 45 ribu orang.
“Investasi tahunan industri kehutanan di Riau bernilai triliunan rupiah dan memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah maupun nasional,” kata Muller.
Namun, bukan berarti bisnis ini bisa berjalan mulus, tanpa tantangan serius. Misalnya, sebaran kebun sawit di kawasan hutan.
Berdasarkan data Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), terdapat 1,42 juta hektare kebun sawit di kawasan hutan Riau, dengan mayoritas berada di luar izin PBPH. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar tata kelola lahan berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga kelestarian hutan.
Selama ini, mereka juga sudah menjadi mitra strategis pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain — terutama dalam hal memajukan industri kehutanan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah ekonomi tinggi bagi Indonesia.
Apa yang dilakukan APP Group untuk Ekonomi Berkelanjutan?
Tantangan menahun yang selama ini dihadapi sektor kehutanan di Riau, adalah soal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Banyak pihak menyebutnya ini bencana alam yang sengaja diciptakan.
“99% Karhutla adalah ulah manusia,” kata Kepala BNPB, Suharyanto, saat berada di Pekanbaru, awal Oktober lalu. Selain industri sawit, industri kehutanan di Riau tentu tak bisa mengelak dari tudingan-tudingan itu.
“Padahal, kami terlibat langsung dalam upaya pencegahan dan penanganannya,” kata Head Social & Community Engagement APP Forestry, Deny Widjaya, dalam forum itu.
Dia menyebut, bahwa ini menjadi komitmen APP Sinar Mas dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus mencegah Karhutla) melalui program Desa Makmur Peduli Alam (DMPA), yang sudah diluncurkan sejak sejak 2015 silam, sebagai wujud kebijakan konservasi hutan.
Program ini menyasar desa-desa di dalam dan sekitar konsesi perusahaan, khususnya yang rawan karhutla. Hingga Agustus 2025, program DMPA telah berjalan di 206 desa di Riau dengan anggaran Rp26,05 miliar. Program ini berdampak langsung pada 14.214 kepala keluarga, lebih dari 50 UMKM, dan 33 kelompok perempuan.
Tidak hanya fokus pada konservasi, tetapi juga pada peningkatan penghidupan masyarakat. “Karena mereka memiliki mata pencaharian berkelanjutan. Mereka adalah mitra alami dalam menjaga hutan dan mencegah deforestasi,” kata Deny.
Program DMPA berjalan dengan enam pilar utama; peningkatan pengelolaan hutan dan penghidupan, pemetaan partisipatif sumber daya, transfer teknologi dan pengetahuan, perlindungan kawasan hutan, pencegahan konflik, serta kemitraan pemasaran produk.
Jenis kegiatan yang dijalankan meliputi budidaya pertanian, perikanan, peternakan, usaha air minum desa, hingga produksi madu dan cocopeat.
APP juga mendorong program kemitraan kehutanan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk mengelola lahan produktif di dalam maupun di luar konsesi. Skema ini mencakup agroforestry, ekowisata, peternakan, hingga pengembangan usaha mikro berbasis desa.
“Dengan langkah ini, perusahaan berupaya memperkuat ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan menjaga kelestarian hutan dari ancaman karhutla,” ujarnya.
APRIL Group Klaim Sudah Lebih Dulu Lewat Komitmen SMFP 2.0
APRIL Group mengklaim sudah lebih dulu menjalankan komitmennya dalam menjalankan praktik bisnis kehutanan yang berkelanjutan melalui kebijakan Sustainable Forest Management Policy (SFMP) 2.0, sejak tahun 2015 silam.
Salah satunya lewat seluruh rantai pasok bahan baku, berpegang pada prinsip bebas deforestasi, konservasi dan restorasi, pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab, penghormatan terhadap masyarakat lokal, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta verifikasi dan transparansi.
Saat ini, perusahaan HTI itu mengoperasikan pabrik pulp tunggal terbesar di dunia dengan kapasitas lebih dari 4 juta ton per tahun, pabrik kertas dengan produksi 1,15 juta ton per tahun, serta pabrik rayon terintegrasi penuh pertama di dunia dengan kapasitas 300 ribu ton. Selain itu, perusahaan juga menghasilkan 1,2 juta ton kertas karton premium berbasis bahan terbarukan setiap tahun.
Sustainability Operations Manager APRIL Group, Addriyanus Tantra, mengatakan, lewat kebijakan SFMP 2.0, seluruh pemasok diwajibkan menjalani uji tuntas yang mencakup analisis dokumen, verifikasi lapangan, mitigasi risiko, serta pemantauan kepatuhan reguler.
“Analisis perubahan tutupan lahan berbasis citra satelit, foto udara, dan data tata ruang juga diterapkan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip keberlanjutan,” jelasnya.
Proses implementasi SFMP 2.0 juga tidak serampangan. Komitmen itu diawasi oleh Stakeholder Advisory Committee (SAC) yang terdiri dari pakar independen kehutanan dan sosial, termasuk Jeffrey Arthur Sayer, Rodney Taylor, Erna Witoelar, dan Ida Bagus Putera Parthama.
Tugas mereka, memberi rekomendasi, memverifikasi kepatuhan melalui audit pihak ketiga, serta mempublikasikan laporan secara transparan di situs resmi APRIL.
Hingga 2024, APRIL mencatat realisasi konservasi dan restorasi seluas 465.886 hektare, atau 77% dari target 607.084 hektare.
Perusahaan juga mengembangkan Restorasi Ekosistem Riau (RER) seluas 150.693 hektare di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang, Riau. Kawasan ini melindungi 896 spesies flora dan fauna, termasuk lima dari enam spesies kucing Sumatra dan delapan dari sembilan jenis burung rangkong.
Addriyanus mengatakan, sejak 2013, tidak ditemukan kebakaran di area RER. Pada 2024, RER telah membangun 80 bendungan yang menutup 28 sistem kanal sepanjang 140,2 km untuk menjaga ekosistem gambut tetap lestari.
Selain itu, APRIL juga menjalankan Community Conservation Program (CCP) bersama empat desa, yakni Kampung Penyengat, Pulau Muda, Teluk Meranti, dan Pelalawan. Program ini mencakup konservasi hutan lebih dari 30 ribu hektare dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan ahli teknis.
Melalui CCP, masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan, restorasi lahan, hingga pengembangan mata pencaharian berkelanjutan seperti madu sialang dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
Addriyanus menyebut, perusahaan juga telah berkomitmen dan memasang target pengurangan emisi karbon hingga 3,5 juta ton CO2 eq dari baseline 4,8 juta ton. Tercatat emisi 0,57 tCO2e per ton produk, dengan target turun menjadi 0,46 tCO2e, menurut catatan mereka perusahaan.
“Saat ini, penggunaan energi terbarukan di pabrik mencapai 84,9 persen dan ditargetkan naik menjadi 90 persen,” ungkapnya.
Selain itu, investasi lebih dari 60 juta dolar AS sejak 2020 telah dialokasikan untuk upaya konservasi, termasuk pengembangan camera trap berbasis AI untuk memantau satwa liar serta strategi konservasi Harimau Sumatra di Semenanjung Kampar.
Termasuk, mendorong kesetaraan gender dalam dunia kerja. Pada 2024, perempuan mengisi 18,1% tenaga kerja dan 11,9% posisi kepemimpinan.
Melalui kolaborasi dengan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), APRIL telah memperluas fasilitas kerja ramah keluarga, pelatihan anti-bias, serta forum perempuan untuk memperkuat representasi.
“Di bidang sosial, APRIL mencatat penurunan angka stunting sebesar 13,6 persen, peningkatan efektivitas pembelajaran hingga 64,9 persen, serta mendukung 214 rumah tangga keluar dari kemiskinan ekstrem,” kata Addriyanus.***
