BERTUAHPOS.COM — Ancaman PHK semakin nyata menghantui para pekerja seiring melemahnya nilai tukar rupiah yang kini sudah menyentuh Rp17.596 per dolar AS, jauh di bawah asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar.
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang terkesan meremehkan dampak pelemahan rupiah justru menunjukkan pemerintah tidak cukup memperhatikan kesejahteraan buruh.
BACA: Presiden Prabowo Sebut “Tenang Saja” saat Nilai Tukar Rupiah Melemah
Sekjen OPSI Timboel Siregar menegaskan pelemahan rupiah berdampak langsung pada perekonomian pekerja karena banyak industri masih bergantung pada bahan baku impor yang dibeli menggunakan dolar. Kenaikan harga bahan baku itu otomatis mendorong harga barang konsumsi naik dan menekan daya beli buruh secara signifikan.
“Daya beli masyarakat menurun karena harga naik, upah riil buruh menurun sehingga kesejahteraan buruh menurun. Perusahaan yang tidak mampu mengatasi masalah arus kas karena pelemahan rupiah akan mengurangi pekerja, terjadi PHK yang lebih besar,” terang Timboel, dikutip dari Investor.id, Senin, 18 Mei 2026.
Timboel juga menyoroti sikap diam sebagian aktivis serikat pekerja yang tidak mengkritisi kondisi saat ini, yang menurutnya tidak terlepas dari posisi sejumlah pimpinan buruh yang kini menjabat sebagai bagian dari pemerintah. Ia menilai kondisi ini menjadi upaya untuk meredam suara buruh yang sesungguhnya tengah terancam dari berbagai sisi.
“Ini adalah upaya untuk meredam buruh yang memang saat ini terancam daya belinya, terancam upah riilnya, terancam di-PHK, yang akhirnya menjadi miskin,” tutur Timboel.
Peneliti Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, turut mengkritisi pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut pelemahan rupiah tidak berdampak ke masyarakat desa. Ia menjelaskan meski transaksi harian di desa menggunakan rupiah, rantai pasok produksi masih sangat bergantung pada impor mulai dari pupuk, gandum, bahan baku obat, BBM, pakan ternak, hingga beras saat panen tipis.
“Saat rupiah melemah, maka biaya naik dan ditransmisikan ke harga konsumen atau terjadi classic imported inflation. Justru desa yang paling rentan karena daya tawarnya paling terbatas. Jadi bukan soal pakai dolar atau tidak, tetapi soal struktur ekonomi yang masih bergantung impor,” jelas Yusuf.
Yusuf juga mengingatkan bahwa ketidakpastian di pasar tidak hanya soal pernyataan, tetapi menjadi sinyal yang membentuk ekspektasi investor. Jarak antara framing pemerintah dengan realita yang dilihat investor sudah menyebabkan kenaikan premi risiko investasi atau credit default swap, serta imbal hasil Surat Berharga Negara yang ikut meningkat.
Oleh karena itu, Yusuf mendorong pemerintah memperbaiki cara komunikasi publik dengan lebih konsisten dan hati-hati, terutama dari level tertinggi. Ia menilai pengakuan terhadap area yang perlu diperbaiki justru akan menambah kredibilitas pemerintah di mata pasar dan investor, bukan menguranginya.
“Di titik confidence selemah sekarang, expectation management itu sudah jadi instrumen kebijakan tersendiri. Hal-hal seperti triple intervention BI, komitmen defisit di bawah 3%, dan cadangan devisa yang masih memadai itulah yang seharusnya jadi narasi pemerintah ke publik dan ke pasar, bukan justru framing yang menafikan masalah,” terang Yusuf, mengingatkan bahwa ancaman PHK dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah adalah masalah nyata yang butuh respons serius dari pemerintah.
