BERTUAHPOS.COM, KUANSING – PLT Bupati Kuansing tidak hanya sukses memancing keributan melalui koalisi Sanjai yang dibentuknya di DPRD Kuansing. Situasi politik sejak koalisi itu terbentuk semakin hari semakin memanas.
Anggota DPRD yang tadinya selaras dan sepemahaman kini telah porak poranda akibat politik adu domba yang diduga diinisiasi oleh PLT Suhardiman Amby.
Banyak agenda rutin dewan tak lagi berjalan lancar. Misalnya rapat rapat yang mestinya telah diselenggarakan, tak satupun berjalan sesuai aturan. Karena rapat tidak pernah kuorum akibat koalisi yang dibentuk oleh PLT Bupati Suhardiman Amby tersebut merajuk untuk menghadiri sidang.
Kesuksesan politik adu domba ini tidak hanya dilancarkan untuk memecah anggota DPRD, tapi, Suhardiman Amby juga diduga sukses memecah belah persaudaraan antar jurnalis lokal yang selama ini terbina dengan baik.
Taktik licik yang dilakukan oleh pemerintahan Suhardiman Amby untuk memecah belah kalangan jurnalis yaitu dengan mengimpor sekelompok kawanan wartawan luar daerah masuk ke Kuansing.
Hebatnya lagi, wartawan luar daerah tersebut diberi fasilitas gaji dan tempat tinggal oleh pemerintahan Suhardiman Amby.
Sementara, jurnalis lokal yang telah bertungkus lumus mengawal jalan pembangunan pemerintahan Kuansing sejak awal berdiri kini mereka terkesan terabaikan. Berbanding terbalik dengan pelayanan yang diberikan pemerintahan Suhardiman Amby kepada jurnalis “impor” tersebut.
Selaku mantan aktivis, saya merasa miris mengamati terkait banyaknya kegaduhan di ruang publik. Pemberitaan Kuansing sejak keberadaan Media Centre Kuansing (MCK) yang notabene diinisiasi oleh Suhardiman Amby telah memperburuk situasi politik di Negeri Jalur.
Dari sebagian informasi yang saya dapat, memang ada beberapa media yang diduga binaan Plt bupati yang memang sengaja ditugaskan membuat kegaduhan di negeri jalur ini.
Seperti salah satu media GO yang menaikan berita dengan judul “Pasca Sidak Abal-Abal DPRD Kuansing, Harga Sawit terjun bebas. Jumat 13 Mei 2022.
Pada hari Sabtu, 2 Juli 2022. Sebuah berita dari media HKI yang mengatakan langsung salah seorang oknum di DPRD sebagai biang kerok 40 Miliar dana P3K hilang dari APBD, setelah masyarakat dibuat heboh dengan berita tersebut, tiba-tiba berita di dihapus tanpa adanya permintaan maaf dan klarifikasi apapun.
Selanjutnya terkait polarisasi di kalangan pers. Yang mana Plt Bupati Kuansing sepertinya memang sengaja mengkotak-kotakan pers. Seperti dengan terbentuknya istilah media yang pro Plt Bupati Kuansing dengan istilah Media Center Kuansing (MCK). Dimana MCK ini dari sumber yang bisa saya pertanggung jawabkan, sebagian medianya di impor dari kabupaten luar Kuansing.
Para anggota MCK ini diberikan fasilitas seperti tempat tinggal dirumah dinas dan wisma jalur, disediakan mobil operasional, bahkan ada yang dijadikan honorer di Pemda Kuansing (RM, DA, SI, HSA, dll). Padahal kwualitas MCK ini tidak jauh lebih baik dari pers lokal.
Mereka sering membuat kesalahan, seperti merubah nama Kabupaten Kuansing dengan Kabupaten Wonosobo, merubah nama kelurahan Sinambek menjadi desa Sinambek, dan yang terbaru merubah isi berita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan narasumber terkait issu guru, Inikan kesalahan pemberitaan yang bisa disebut fatal.
Akhirnya muncul pertanyaan ke kita, kenapa Plt Bupati lebih memilih memprioritaskan pers luar daerah ketimbang pers lokal. Apakah Plt Bupati memandang pers lokal sebagai lawan politik ? Sementara kita tau pers tidak ikut-ikutan dalam politik. Atau mungkin Plt Bupati sengaja menyingkirkan pers lokal karena dinilainya pers lokal kritis dan tidak bisa dia atur.
Terakhir saya ingin mengomentari vidio Plt Bupati yang mengatakan orang sudah bicara membuat rudal di angkasa tapi kita masih sibuk berkelahi sesuatu yang tidak jelas di group-group whatsapp yang tidak jelas. Saya menilai ini adalah sebuah reaksi kepanikan dan sikap yang kontradiktif dari diri Plt Bupati. Kenapa demikian, karena yang sering membuat keributan di group-group whatsapp para pelakunya adalah para MCK dia sendiri.
Jadi, saya harap Plt Bupati sadar diri, merenunglah akan kesalahan yang telah Plt Bupati buat sendiri, karena bagaimanapun jika dilihat dari sisi manapun, kagaduhan di negeri ini tercipta oleh Plt Bupati sendiri.
Pak Plt Bupati adalah orang yang bertanggung jawab dengan peristiwa-peristiwa kehebohan dan kegaduhan di Kuansing saat ini, bertanggung jawablah karena sudah merusak moralitas moral dan politik di negeri ini. ***(rls)
