Pemuda Milenial Gelar Aksi, Minta Kejari Periksa Mantan Plt Sekwan DPRD Kota Pekanbaru

Jumat, 14 Januari 2022 17:24
Pemuda Milenial Gelar Aksi, Minta Kejari Periksa Mantan Plt Sekwan DPRD Kota Pekanbaru
Aksi demonstrasi yang digelar oleh sejumlah massa yang tergabung dalam barisan Pemuda Milenial, Jumat, 14 Januari 2021 di Pekanbaru (FOTO: Istimewa)

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Sejumlah massa yang tergabung dalam barisan Pemuda Milenial lakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kejari, Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru, Jumat, 14 Januari 2021.

Aksi demonstrasi ini didasari atas kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan di sejumlah anggaran belanja pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2020.

“Riau pada umumnya, dan kota Pekanbaru pada khususnya, telah lama mendapat predikat dan diberikan label sebagai daerah rawan korupsi. Sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kabupaten/kota di Riau sudah menjadi bukti, ‘betapa tingginya selera korupsi’ para pejabat di Provinsi Riau dan kota Pekanbaru,” ucap orator massa aksi melalui pengeras suara.

Adapun beberapa kejanggalan yang dibeberkan massa aksi, antara lain; belanja untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Rp5 Miliar lebih. Selanjutnya ada belanja pembahasan rancangan Perda sebesar Rp9 miliar lebih.

Baca: Launching Single Kedua Ekhsan di Pekanbaru, ‘Pergi Tak Meninggalkan’

Selain itu, belanja untuk rapat-rapat kelengkapan dewan senilai Rp22 miliar lebih, lalu dana perjalanan dinas DPRD Pekanbaru, perjalanan dinas luar kota DPRD Pekanbaru, belanja kegiatan reses Rp11 miliar lebih, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Pekanbaru Rp4 miliar lebih.

Lainnya, yakni; peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Pekanbaru Rp5 Miliar, belanja penyebarluasan informasi bersifat penyuluhan melalui pengelolaan website DPRD Pekanbaru Rp24 miliar, rapat-rapat paripurna DPRD Pekanbaru Rp3 Miliar lebih.

Serta terealisasinya anggaran sebesar Rp97 Miliar di sekretariat DPRD Pekanbaru tahun 2020 tanpa melalui proses tender/lelang pekerjaan. “Hal ini jelas melanggar ketentuan Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa di Pemerintahan,” ujarnya.

“Oleh sebab itu, kami mohon kepada Kajari Pekanbaru untuk menegakkan supremasi hukum di Kota Pekanbaru ini tanpa pandang bulu. Tegakkan Keadilan dengan prinsip kerja Kejaksaan yang profesional dan tidak terkesan memihak pada seseorang, dan memaksakan hukum pada orang lain,” sebutnya. (bpc2)

Berita Terkini

Rabu, 19 Januari 2022 20:39

Teller Bank BRI Leluasa Bobol Rekening Nasabah, Pekan Depan Diadili

Teller Bank BRI ini sebelumnya leluasa membobol rekening 8 nasabah dengan nilai Rp1,2 miliar.

Rabu, 19 Januari 2022 20:33

Terjadi Panic Buying Beli Minyak Goreng, Dewan Minta Pemko Pekanbaru Sidak Ritel Guna Cegah Penimbunan

Bahkan viral di media sosial emak-emak rela antre untuk membeli minyak goreng satu harga yang mulai diterapkan hari ini.

Rabu, 19 Januari 2022 17:06

Pemprov Riau Diminta Batalkan Penyertaan Modal Ke Jamkrida dan BRK

Aksi unjuk rasa ini digelar di depan Kantor Gubernur Riau pada, Rabu, 19 Januari 2022 di Pekanbaru. 

Rabu, 19 Januari 2022 17:03

Akhir Pekan Ini Mendagri Tito Karnavian ke Riau, Salah Satu Agendanya Tinjau Vaksinasi Massal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diagendakan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

Rabu, 19 Januari 2022 16:09

Riau Sudah Berangkatkan 221 Jemaah Umrah dalam Tiga Kali Keberangkatan

Keberangkatan dilakukan pada tanggal 8, 10 dan 12 Januari 2022.

Rabu, 19 Januari 2022 14:54

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum: Sebagai Orang Sunda, Saya Terusik dengan Ucapan Arteria Dahlan

Ridwan Kamil mengaku sangat risih dengan pernyataan yang dilontarkan oleh politisi PDIP Artieria Dahlan.

Rabu, 19 Januari 2022 14:38

Syamsuar Sebut Rata-rata 20 Perkara Hukum Dihadapi dalam Setahun

Jumlah perkara hukum yang relatif banyak, SDM kurang.

Rabu, 19 Januari 2022 13:25

Rocky Gerung Sebut IKN Nusantara Berpotensi Jadi ‘Kota Hantu’

Rocky mengutip kegelisahaan Sri Mulyani bahwa anggaran untuk membangun IKN Nusantara sebagian besar dari utang.

Rabu, 19 Januari 2022 13:11

Edy Natar Khawatirnya Potensi Kepanikan Sosial, Daerah Jangan Pernah Sepelekan Covid Omicron

“Kalau kepanikan sosial ini terjadi nanti, akan mempengaruhi psikologis masyarakat kita.”

Rabu, 19 Januari 2022 12:52

Antisipasi Penyebaran Covid Omicron, Syamsuar Sebut PNS Tak Diizinkan ke Luar Daerah

Langkah ini dalam rangka upaya Pemprov Riau mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian Omicron.