BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak rencana pemerintah tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor pendidikan dan sembako.
Menurut PBNU, inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pajak, namun melalui pendidikan dan sembako tidaklah tepat. PBNU meminta pemerintah memikirkan jalan lain yang lebih bijaksana.
“Inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan dan sembako adalah tindakan yang tidak tepat,” ujar Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini.
“Dan sebaiknya usulan ini dapat dicarikan formula lain yang lebih memungkinkan dan bijaksana,” tambah dia.
Helmy mengatakan tugas pemerintah salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah harusnya bisa menciptakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat.
“Siapapun memiliki hak untuk dapat mengakses pendidikan. Maka, harapan bagi terwujudnya education for all (pendidikan untuk semua) adalah suatu keniscayaan,” lajut Helmy.
Dalam menentukan sebuah kebijakan, PBNU meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati, dan selalu berpihak ke masyarakat.
“Seharusnya pemerintah berpijak pada filosofi kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah fikih disebutkan ‘tashorruful Imam alā raiyyah manthun bil maslahah’ (kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan bagi rakyat),” pungkasnya. (bpc4)
