BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyoroti sistem politik anggaran di Pemko Pekanbaru yang dinilai sangat tidak sehat.
Dalam APBD 2021, para tenaga harian lepas atau THL di Pemko Pekanbaru dipangkas hingga 25%. Namun di sisi lain pengadaan kendaraan atau mobil dinas (mobdis) dan mobiler di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru naik cukup fantastis.
“Anggaran Pemko Pekanbaru selalu berpihak pada hal – hal yang tidak seharusnya diperlukan. Sementara mengorbankan pihak – pihak yang seharusnya berperan penting dalam pembangunan,” kata Koordinator Fitra Riau Triono Hadi saat dihubungi Bertuahpos.com, Sabtu, 25 September 2021.
Triono mengungkapkan, seharusnya yang perlu dilakukan pengurangan penghasilan adalah ASN, mengingat di tengah pandemi Covid-19 ada banyak kegiatan yang ditiadakan. “Kalau untuk tunjangan ASN ya wajar. Kegiatan berkurang sehingga kinerja menjadi lebih ringan,” tuturnya.
“Lagi pula, para ASN sudah punya gaji pokok yang tidak terganggu. Sedangkan pada THL hanya berharap dari kegiatan sebagai penghasilan, jika dipotong, menurut saya ini kebijakan yang tidak wajar,” sambungnya.
Tri juga mempertanyakan atas dasar pertimbangan apa Pemko Pekanbaru melakukan pemotongan gaji THL hingga 25% tersebut. Jika disebabkan adanya fluktuasi pendapatan, atau penurunan pendapatan, seharusnya Walikota Pekanbaru Firdaus harus cermat.
“Namun apakah dengan memotong gaji THL adalah caranya,” sambung Triono Hadi. “Sedangkan masih ada kegiatan yang tidak prioritas yang seharusnya dievaluasi,” sebutnya. (bpc2)
