BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Sugianto mengatakan selama ini anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang bisa diakses para petani hanya sebatas program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan beasiswa saja.
Sugianto mengatakan, hal tersebut bahkan belum mencapai 10 persen. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah pusat untuk mengevaluasi BPDPKS, karena tidak maksimal dalam mengakomodir kebutuhan petani.
“Yang paling menikmatiati dana BPDPKS adalah perusahaan-perusahaan, karena banyak perusahaan yang memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan usahanya. Perusahaan bangun ini itu, riset teknologi ini itu. Biayanya dari sana. Padahal persentase kebun antara petani swadaya dan perusahaan itu 40 banding 60, harus disesuaikan, jangan jor-joran ke perusahaan saja,” kata Sugianto, Rabu (10/11/2021).
Sugianto mengingatkan, dana BPDPKS jangan sampai timpang, karena ada begitu banyak kebutuhan masyarakat yang sebenarnya bisa diakomodir oleh BPDPKS.
“Jangan cuma dikasih untuk perusahaan, kasih juga ke masyarakat, misalnya bangun bangun pabrik, sediakan angkutan muatan, sarana prasarana jalan, dan bantuan lainnya,” tukasnya.
“Mereka (BPDPKS) ini tidak terbuka ke masyarakat, beda dengan perusahaan, di perusahaan itu banyak golongan orang pintar, mereka bisa mengajukan, dan BPDPKS bisa mengamini sesuai persyaratan. Ke masyarakat tidak ada,” tukasnya. (Advertorial)
