BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Hingga akhir Februari 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Riau mencatat pendapatan sebesar Rp3,44 triliun.
Rinciannya, terdiri dari penerimaan perpajakan mencapai Rp3,13 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp308,38 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menjelaskan bahwa belanja negara mencapai Rp4,26 triliun.
“Angka ini terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,18 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp3,08 triliun, meninggalkan defisit sebesar Rp1,16 triliun,” terang Heni Kartikawati, Kamis 28 Maret 2024.
Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD meningkat sebesar 17,28% dibanding tahun lalu. Dana Bagi Hasil telah terealisasi sebesar Rp508,91 M, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,75 T, DAK Non Fisik sebesar Rp770,63 M dan Dana Desa sebesar Rp51,39%.
“Belanja barang tumbuh 60,79% didukung oleh besarnya realisasi pada satuan kerja Bawaslu, KPU, Pelaksanaan Prakim dan Satker PJN Wilayah II Riau,” tuturnya.
Adapun belanja Bantuan Sosial didukung oleh belanja program Kartu Indonesia Pintar bagi mahasiswa STAIN Bengkalis.
Realisasi belanja per sektor diantaranya pada sektor Kesehatan telah terealisasi sebesar 7,39% atau Rp18,58M untuk pengadaan obat, koordinasi satgas stunting, fasilitasi Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja.
Pada sektor ketahanan pangan baru terealisasi 1,20% atau Rp7,11M untuk pembangunan jaringan perpipaan dan bangunan pendukung SPAM Pelalawan, pembangunan DAS Kabupaten Siak, sarana pengolahan dan bibit sagu, kopi dan pupuk organik pada Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Pada sektor perlinsos telah terealisasi 5,63% atau Rp1,1M untuk layanan asistensi rehabilitasi social, dan bantuan alat bantu aksesibilitas penyandang disabilitas,” sebutnya.
Kinerja PNBP terlihat sangat baik dengan pertumbuhan sebesar 129,62% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tingginya realisasi pada satker UNRI, UIN Suska terkait layanan pendidikan, Balai Pengelola Transportasi Darat, Kantor Pertanahan Pelalawan dan Kab. Kuantan Singingi, dan Kejari Dumai.
Kanwil DBJp Riau ini juga menjelaskan progress pembayaran THR ASN untuk instansi vertikal sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 di Riau telah terealisasi sebesar 98% kepada 333 satker dengan jumlah penerima sebesar 32.853, Rp159,43 Miliar.
“Untuk penyaluran KUR sampai dengan Februari 2024 berhasil tersalurkan Rp1,51 triliun kepada 17.859 debitur dengan kenaikan Rp867,68 miliar dibandingkan bulan Januari 2024 dan tumbuh 631,49% secara yoy. Rata-rata penyaluran turun 34,01% yoy menjadi Rp84,52 juta,” terangnya.
Adapun untuk Realisasi penyaluran UMi s.d. Februari 2024 tersalurkan sebanyak Rp25,14 miliar kepada 4.395 debitur.
Penyaluran ini naik 5412,08% yoy dari nilai dan 4783,33% dari jumlah debitur. Rata-rata penyaluran juga naik 12,88% menjadi Rp5,72 juta/debitur (yoy).
Pertumbuhan jumlah penyaluran UMi menunjukkan peningkatan jumlah UMKM dan meningkatnya pengetahuan oleh masyarakat terkait akses UMi di Riau.
“Kesimpulan, risiko global masih tinggi dibayangi tensi geopolitik serta tantangan digitalisasi ekonomi dan perubahan iklim. Seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN Riau hingga 29 Februari 2024 masih mencatatkan defisit,” tutupnya.
Terakhir, Heni Kartikawati menegaskan pemerintah akan terus mewaspadai volatilitas pasar keuangan dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia. APBN 2024 terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi untuk mendukung berbagai agenda pembangunan.
