Wan Abu Bakar Sebut Pemerintahan Andi Rahman Galau

Sabtu, 20 Februari 2016 18:28

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU– Tokoh Riau Wan Abu Bakar mengatakan pemerintahan Provinsi yang saat ini dipimpin Arsyadjuliandi Rachman belum seperti yang diharapkan. Bahkan Wan Abu Bakar yang pernah menjabat sebagai Gubernur Riau menilai pemerintahan Andi Rahman sedang galau.

Hal itu disampaikan Wan Abu Bakar kepada kru bertuahpos.com, Sabtu (20/02/2016). “Sekarang ini perjalanan pemerintah Provinsi Riau belum nampak. Sesuai dengan harapan rakyat,” katanya usai menghadiri silaturrahmi bersama Ketua Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Salim Segaf Al Jufri di Hotel Mutiara Merdeka.

Wan begitu ia biasa disapa mengatakan kegalauan pemerintahan Andi Rahman disebabkan status pelaksana tugas (Plt) yang saat ini masih tersemat. “Adanya status Plt ada keterbatasan, bukan sebagai gubernur penuh. Ini kegalauan yang saya nilai terhadap pelaksanaan pemerintah ini,” sebutnya.

Wan mengatakan dengan status Plt Andi Rahman  banyak pembangunan yang semestinya sudah bisa dilanjutkan malah terhambat. Sehingga wajar masyarakat menilai apa yang diperbuat Andi Rahman belum sesuai dengan visi misi yang disampaikannya sewaktu masih berpasangan dengan Gubernur Riau non aktif, Annas Maamun.

Baca: Miris! Tunjangan Profesi untuk Guru Pekanbaru Tahun 2018 Belum Dilunasi

“Dampaknya Stagnasi. Banyak proyek tidak berjalan dengan baik. Sehingga membengkak anggaran kita yang merugikan masyarakat dan kabupaten/kota. Program pembangunan tidak terarah sebagai mana visi misi,” kata Wan.

Contoh yang nyata kata Wan, terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau samai saat ini masih terganjal untuk dibuat Peraturan Daerah (Perda). Padahal kabupaten dan kota se Riau sudah final membahas RTRW masing-masing, tinggal menunggu dari PRovinsi Riau.

Namun secara umum Wan Abu Bakar menilai Plt Gubernur Riau, Andi Rahman saat ini sudah terlaksana dengan baik. “Kalau untuk tugas pemerintahan yang sifatnya rutinitas, sudah bagus berjalan. Sekarang yang diperlukan hal-hal yang menjadi prioritas dan langkah kongkrit. Termasuk bersinergi dengan kota dan kabupaten berjalan sesuai dengan sendirinya. Perlu ada koordinator, makanya seharusnya Mendagri jadikan Andi Rahman segera jadi gubernur penuh. Jangan digantung, galau,” katanya.

Selain itu Wan menilai ada unsur politis terhadap Mendagri, Tjahjo Kumolo yang tak kunjung jadikan Andi Rahman sebagai Gubernur definitive. “Ada politik. Ini yang kita harap jangan dicampur adukkan politik dan hukum. Orang sudah jelas kasusnya (Annas Maamun), sudah diproses dan divonis. Makanya Mendagri segare tetapkan Andi Rahman sebagai gubernur definitif,” kata Wan.

Penulis: Riki