• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Kamis, November 19, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Wacana Kenaikan Gaji Kepala Daerah, BEM UIN Suska Riau: Membuat Anggaran Negara “Berdarah-darah”

Tim Redaksi by Tim Redaksi
7 Desember 2018
Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pemerintah pusat wacanakan akan menaikkan gaji kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota, supaya tidak lagi terjerat korupsi. Kementerian keuangan tengah mengkaji soal ini dan dianggap ampuh untuk meminimalisir tindak korupsi.

“Saya tidak setuju, karena kenaikan gaji kepala daerah yang berjumlah sekitar 524 ini belum lagi wakilnya juga maka akan membuat anggaran negara berdarah-darah,” kata Anggota BEM UIN Suska Riau, Haris, kepada bertuahpos.com, Jumat, 7 Desember 2018 di Pekanbaru.

Menurutnya sangat tidak efektif jika pemerintah menaikkan gaji kepala daerah hanya dengan alasan supaya bisa menekan angka korupsi di lingkaran kepala daerah. Bahkan kenaikan gaji ini justru memperbesar anggaran yang dikeluarkan negara untuk aparatur negara.

“Sedangkan untuk penanganan korupsi sendiri tidak bisa serta merta dengan penaikan gaji, karena faktor utama dari terjadinya korupsi bukanlah pada gaji pejabat kepala daerah, tapi faktor kepribadian pejabat,” tambahnya. 

Sebelumnya, pemerintah pusat wacanakan akan menaikkan gaji kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota, supaya tidak lagi terjerat korupsi. Kementerian keuangan tengah mengkaji soal ini dan dianggap ampuh untuk meminimalisir tindak korupsi.

“Masih akan dikaji dulu melakukan kajian remunerasi para pejabat struktural hingga daerah. Nantinya kajian itu akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, seperti dilansir dari detikcom.

Remunerasi yang dimaksud Sri Mulyani merupakan jumlah total kompensasi bakal diterima pegawai sebagai bentuk imbal hasil jasa atas pekerjaannya. Kajian ini merupakan keinginan Ketua KPK, Agus Raharjo, yang prihatin banyaknya kepala daerah terlibat masalah korupsi.

“KPK menyampaikan remunerasi kepala daerah perlu di review. Kami memang melakukan review (perbaharui),” kata Sri Mulyani. 

“Untuk menaikkan gaji para pejabat daerah tidak terlalu mahal karena Indonesia kepala daerahnya. Ini menyangkut pejabat negara termasuk strukturnya. Kalau untuk pejabat negara terhadap total anggaran itu tidak mempengaruhi porsi secara besar,” sambungnya. 

Dia menambahkan langkah ini guna untuk mencegah pejabat pemerintahan lain korupsi. Kenaikan remunerasi yang dikaji ini  juga berlaku untuk pejabat tinggi pemerintahan seperti pejabat eselon I. “Enggak hanya kepala daerah, karena ini menyangkut pejabat negara seluruhnya,” ujarnya. (cr1)

Share2Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Tim Redaksi

Tim Redaksi


Diterbitkan oleh PT Citra Media Bertuah. Kirim informasi di sekitar Anda ke 0852 7260 5868 - redaksi@bertuahpos.com

Berita Terkait

Berita

SDN 79 Pekanbaru Gelar Panen Karya STEM, Kabid SD Disdik Apresiasi Kreativitas Siswa

...

Read moreDetails
Peneliti BRIN: Penjajakan Alas Purwo untuk Badak Jawa Butuh Kajian Tersendiri

Peneliti BRIN: Penjajakan Alas Purwo untuk Badak Jawa Butuh Kajian Tersendiri

Prakiraan Cuaca Riau Hari Ini 18 November 2026, Hujan Lebat Disertai Petir

Prakiraan Cuaca Riau Hari Ini 18 November 2026, Hujan Lebat Disertai Petir

Jepang Korea Selatan

Kasus Kecurangan AI Guncang Suneung, Korea Selatan Larang Total Perangkat Pintar

China Andalkan Obligasi Pemerintah di Tengah Lesunya Kredit Swasta

Obligasi Daerah Tak Boleh Tambal Belanja Rutin, Ini Penegasan DJPK

Syarat dan Cara Daftar Agen Perlinsos Lewat IKD, Wajib Verifikasi Wajah

Syarat dan Cara Daftar Agen Perlinsos Lewat IKD, Wajib Verifikasi Wajah

Next Post

Ini Candaan Plt Gubri Soal Wacana Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.