Temuan Penunggakan Pajak, Pansus HTI Jangan Sebatas Sampaikan Temuan

Selasa, 22 Desember 2015 16:13

Temuan Penunggakan Pajak, Pansus HTI Jangan Sebatas Samaikan Temuan

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Temuan pengemplangan pajak atau penunggakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan membuktikan bahwa, permainan antara perusahaan, aparat pemerintah dan pihak pajak sediri terlibat dalam masalah itu.

Menurut Koordinator Indonesian Working Group On Forest Finance Willem Pathinasarany, harusnya tim Panitia khusus yang dibentuk oleh DPRD Riau, tidak hanya sebatas melaporkan hasil temuan mereka.

“Pengemplangan pajak oleh perusahaan itu memang sering terjadi. Pastinya ada indikasi oknum-oknum tertentu yang bermain. Pansus harus ketemu OJK terkai hasil temuan mereka,” katanya. (Baca:  Ada Dugaan Money Laundry yang Dilakukan Perusahaan di Riau)

Baca: Petugas Museum Tidak Membenarkan dan Tidak Membantah Terjadinya Pecurian di Museum SNU

Dia menambahkan, terjadinya kasus penunggakan pajak beberapa perusahaan di Riau akibat lemahnya pengawaan yang dilakukan pemerintah dan pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) sendiri. Dia mengakui pajak salah satu sarana rawan terjadinya kebocoran dan tindakan korupsi, sehingga mengugikan negara dalam jumlah besar.

Jika hasil temuan Pansus itu hanya sebata menyerahkan lamporan, tanpa ada pengawasan dan tindaklanjut, maka dia menyakini, kebocoran negara ratusan triliun disektor itu, dan perusahaannya tidak akan tersentuh secara hukum.

“Menurut saya, ini juga salah satu celah untuk masuk mengusut keterlibatan perusahaan perkebunan dan HTI di Riau. Dan kasus seperti ini bisa diangkat kembali,” katanya. (Baca: Jokowi Harus Buka Kembali Kasus SP3 14 Perusahaan)

Sebelumnya, kasus pengemplangan pajak, atau kebocoran pendapatan negara disekor pajak perusahaan diduga melibatkan hampir semua lini, termasuk ada dugaan oknum dari Direktoran Jendral Pajak (DJP) yang ikut terlibat meloloskan kebocoran pajak neraga itu, disektor perkebunan.

Ketua Pansus HTI yang dibentuk DPRD Riau, Suhardiman Ambi mengatakan, hasil temuan pansus menunjukan, selain keterlibatan perusahaan, penagih dan aparatur pemerintah, pihak pemungut pajak diduga juga terlibat.

“Yang pasti kami sudah sampaikan temua itu ke paripurna. Tindak lanjutnya teserah pada dewanlah. Kami menemukan hasil pengemplangan pajak itu disemua lini. Perusahaan, aparatur, termasuk dari pihak pajaknya,” ujarnya.

Humas DJP Kanwil Riau Kepri, Marialdi mengatakan bahwa pihaknya berani menjamin tidak ada keterlibatan oknum DJP seperti yang dituduhkan Suhardiman. “Tanggapan kami seperti itu. Tidak ada oknum kita yang main main-main seperti itu,” katanya. (Baca:  Kasus Pencomotan Lahan RAPP, Scaleup: Pemerintah Riau Abaikan Hak Masyarakat)

Jikapun ada oknum dari DJP yang terlibat dalam kasus pengemplangan pajak itu, “Tangkap dan penjarakan saja. Dan kami akan menindak,” sambungnya. (melba)