BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Rencana Riau ingin punya embarkasi haji sendiri ternyata butuh proses panjang. Meski sinyal itu sudah ada, tetap saja masalah infrastruktur menjadi kendala bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk mewujudkannya. “Itu nanti dulu. Syarat utama itu runway,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Rahmad Rahim, Senin (11/01/2015).
Dia mengakui untuk sementara ini Pemerintah Provinsi Riau belum bisa berbuat banyak, terkait untuk pembangunan perpanjangan jalur lintas pesawat di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II. Harusnya, pihak Angkasa Pura bisa melaksanakan pembangunan itu, jika memang pihak perusahaan maskapai itu ingin ikut andil dalam perpanjangan runway.
Dalam aturannya, kata Rahmad, bisa saja pihak Angkasa Pura melakukan join operation dengan perusahaan privat sektor atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Bisa seperti itu. Sementara kita dari Pemda bisa saja melakukan kerjasama itu lewat BUMD. Penyertaan modal daerah selama ini dikucurkan oleh pemerintah, maka BUMD lah yang bisa melakukan itu, join dengan pihak angkasa pura. Tinggal dihitung berapa modalnya, dan apa yang akan diperoleh Pemda,” sambungnya.
Bisa saja bentuk kerjasama itu dalam bentuk pengelolaan usaha. Misalnya Pemerintah Provinsi Riau dapat bagian untuk mengelola hotel di wilyah itu, atau mengelola parkir. Sebab hal itu diyakini tidak akan menyalahi aturan, karena pada prinsipnya pembangunan untuk embarkasi haji, diakui juga akan berorientasi kepada bisnis. “Itu hak kita juga,” ujar Rahmad. “Tinggal dihitung-hitung saja sebenarnya.”
Pemerintah Provinsi Riau meminta pihak Angkasa Pura untuk mulai bergerak melakukan pembangunan pada bulan Mei 2016. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Tarmizi Tohor mengakui memang masih banyak hal yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan itu. “Terutama soal mekanisme, banyak yang harus dipersiapkan,” katanya.
Dia mengakui bahwa untuk membangun sebuah embarkasi haji itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Salah satu kendala yang saat ini sedang dihadapi ada persetujuan pemerintah pusat yang belum kelar.
Persoalannya adalah, sejauh mana, persiapan Riau sendiri untuk membangun embarkasi haji. Menurut Tarmizi, hal itu menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Riau, untuk mendapatkan persetujuan pembangunan embarkasi haji dari pemerintah pusat.
“Harusnya, infrastruktur di kita itu harus disiapkan dulu. Seperti bandara dan asrama haji. Memang kita belum dapat persetujuan itu. Kalau mau minta persetujuan pusat, kita siapkan infrastruktur dulu. Kalau infrastruktur belum ada, kita mau ngomong apa sama pusat,” sambungnya. (Melba)
