BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, M Yafis sengaja diutus Plt Gubenur Riau Arsyadjuliandi Racahman untuk memenuhi undangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Undangan itu menyangkut permintaan Pemerintah Provinsi Riau tentang Rencana Tara Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau yang belum putus, bersama kelembagaan terkait termasuk dari pihak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kamis (04/02/2015)
“Pak Sekda yang mewakili. Saya tidak bisa. Hari ini ada kedatanga tamu Ketua DPR RI yang mau datang ke Pekanbaru,” katanya.
Dia mengaku bahwa ketidakhadirannya memenuhi undangan ke Jakarta karena kedatangan Ketua DPR RI A Kamarudin ke Riau. Pembahasa Yafis dengan soal RTRW itu akan menerangka kembali persoalan RTRW yang dulu sempat ditolak oleh Pemerintah Provinsi Riau, terkait hasil rekom RTRW 878 yang dikeluarkan oleh Menteri LHK seluas 1,6 juta hektar.
“Dalam melaksanalan SK itu tentu perlu betul-betul clear. Pak Sekda akan menerangkan betul. Dengan membandingkan SK 673 dengan SK 878, ada berbedaan. Tugas Pak Sekda ingin meminta kepastian, bagaimana kejelasan pekasanaannya,” sambungnya.
Peroslan RTRW Riau hingga saat ini memang belum ada kepastian. Pemerintah Provinsi Riau enggal menjalankan SK 878 yang di keluarkan Menteri LHK karena tidak sesuai hasil rekomendasi Tim Terpadu atau Timdu.
Hal inilah yang akan diperjuagkan Pemerintah Provinsi Riau agar luas lahan yang sebelumnya direkomendarikan Timdu seluar 2,7 juta hektar bisa dijalankan dalam RTRW Riau. Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini sudah sejak lama tidak berani menjalankan SK 878 yang dikeluarkan Kementerian LHK, karena masih ada beberapa bagian wilayah yang tidak sesuai.
Terkait masalah RTRW Riau yang belum jelas itu, Pemerintah Provinsi Riau tidak berani sama sekali melakukan pengembangan kawasan. Termasuk untuk sektor bisnis. Sejumlah investor yang masuk ke Riau, secara terang-terangan ditepis Andi Rachman untuk tidak melakukan ekspansi, terutama untuk perluasan lahan disektor perkebunan dan HTI.
Masalah RTRW Riau yang tidak jelas, juga menjadi alasan Badan Penanaman Modan dan Promosi (BPMPD) Daerah Riau, mengapa target investasi Riau sebesar Rp 18,5 triliun tidak tercapai. Hal ini diakuinya Kepala BPMPD kepada bertuahpos.com beberapa waktu lalu. (Melba)
