DPRD: Tidak Ada Terobosan Apa-apa Dari Pemko

Jumat, 19 Februari 2016 18:02

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Wali kota Pekanbaru Firdaus telah memimpin Kota Pekanbaru selama empat tahun. Meski satu tahun lagi memasuki akhir pemerintahannya, nyatanya masih ada pembangunan di Kota Pekanbaru yang belum terealisasi sampai sekarang.

Selain itu, Pekanbaru sendiri saat ini dinilai warga masih belum ada perubahan yang berarti bagi ibu kota Provinsi Riau tersebut. Belum lagi penghargaan Adipura tahun 2015 lalu gagal di raih oleh Kota Bertuah tersebut.

Apa yang dilakukan oleh Firdaus saat ini dikritisi oleh kalangan DPRD Pekanbaru. Komentar sendiri datang dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Pekanbaru, Said Usman. Dirinya menilai saat ini tidak ada pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru.

( Baca : Sekali Lagi DPRD Kecewa Pada Pemko, Ini Penyebabnya)

Baca: Camat Tampan Siap Dimutasi Gara-Gara Kasus DBD

“Tidak ada terobosan apa-apa yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru. Saya melihat pembangunan sendiri tidak berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat. Pendidikan saja masih mahal, begitu juga dengan pelayanan kesehatan juga,” katanya, Jum’at (19/2/2016).

Kata Said, apa yang dilakukan oleh Firdaus sendiri saat ini lebih banyak melakukan bongkar pasang pejabat dan hampir selalu terjadi setiap tahunnya. Bahkan dirinya menilai, pergantian pejabat tersebut tidak sejalan dengan yang diharapkan.

“Akhir-akhir inikan banyak pejabat Pemko yang mundur. Baik itu kepala dinas, kepala bagian termasuk delapan kepala puskesmas. Tentunya ini merupakan hal yang sangat aneh, katanya para pejabat tersebut hasil assesment,” jelas Said.

( Baca : DPRD Pertanyakan Perekrutan dan Penempatan Pejabat Pemko)

Said sendiri juga mengkritisi bahwa apa yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru juga hanya berkutat pada program Multy Years (MY) Tenayan Raya yang menghabiskan APBD Pekanbaru 1,4 T selama Tiga Tahun ke depan.

“Seharusnya Pemko bertanya kepada 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, pembangunan pusat Perkantoran itu bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Dampak dari program MY tersebut sangat terasa. Karena banyak laporan SKPD bahwa anggaran mereka di Rasionalisasi untuk menyelesaikan proyek tersebut,” beber politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Dengan adanya rasionalisasi tersebut kegiatan di SKPD yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat tersedot menjadi tersedot karena pembangunan kantor Tenayan Raya tersebut. Dirinya berharap untuk kedepannya Pekanbaru butuh perubahan agar kesejahteraan masyarakat lebih merata.

“Terlebih lagi dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi,” tutup pria yang duduk di Komisi IV tersebut. (iqbal)