Antisipasi Penyelewengan Dana Desa, Luhut: Libatkan Babinsa

Rabu, 02 Maret 2016 15:34

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Banyaknya kepala desa yang masuh dalam ranah hukum karena kasus penyelewengan dana desa, kini menjadi perhatian khusus. Salah satu usulan yang akan diajukan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Luhut Panjaitan, libatkan Babinsa dalam pengawasan. “Menurut kami langkah itu cukup efektif,” katanya, Rabu (02/03/2016), di Pekanbaru.

Dia menambahkan bahwa aparat desa memang diminta untuk fokus dalam pengelolaan pembangunan desanya, dalam rangka pemerataan pembangunan.”Biar rencana pembangunan itu juga tidak terfoksu di Pulau Jawa saja. Seperti yang saya sampaikan tadi 74.752 desa itu, akan memberikan dampak macam-macam,” sambungnya.

Dia menyebutkan bahwa selama ini pemerintah menyadari bahwa pembangunan itu malah terpusat di wilayah perkotaan dan orang-orang menengah saja. Dampaknya tentu akan sangat berpengaruk terhadap pertumbuhan ekonomi, kemuadian antisipasi terorisme dan lain-lain.

Pihaknya sudah melakukan sampling bahwa peranan daripada Babinsa ternyata sangat efektif. Namun demikian tetap perlu ada pegawasan ketat dari aparat desa yang lain. “Dari sini memang harus muncul tim work yang bagus,” ujar Luhut.

Baca: Dinas Diminta Segera Tangani Anak Gizi Buruk di Inhil

Tahun 2015 lalu, kata dia, tingkat penyelewengan sudah menurun. Tahun ini targetnya angka penyelewengan dana desa akan lebih kecil.

Kehadiran Luhut Panjaitan, ke kota Pekanbaru memang lebih fokus pada arahan soal antisipasi terorisme dan radikalisme di daerah. Selain itu rencana pembangunan juga akan menjadi segmentasi khusus yang masuk dalam presesntasi Menkopolhukam. Rawannya dana desa diselewengkan sejak awal memang sudah menjadi perhatian khusus. Namun demikian, tetap saja pemerintah kecolongan.

Lemahnya pengawasan dari pemerintah menjadi salah satu momok yang menyebabkan masih adanya aparat desa yang terlibat secara hukum dalam kasus penyelewengan dana tersebut. Antisipasi pemerintah dengan membetuk strategi khusus untuk pengawasan tetap harus dilakukan, agar hal serupa tidak terulang ditahun ini.

“Ini memang untuk pemerataan pembangunan lebih tepatnya. Makanya kami inging, anggaran itu memang tetap bisa disalurkan sesuai dengan porsinya, agar tujuan awal pembangunan betul-betul bisa terealisasi. Kami yakin tetap hal ini akan ada dampak terhadap pembangunan perekonomian masyarakat. Termasuk di Riau,” sambungnya.

Penulis: Melba