BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Sebanyak 12.800 honorer Pemkab Rohil dirumahkan karena masalah defisit anggaran Pemda setempat. Masalah ini dikhawatirkan akan memicu kelaparan massal di daerah itu, mengingat sebagian besar tumpuan ekonomi masyarakat dari APBD kabupaten kota.Â
Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi II DPR RI, Tabrani Mamun saat diwawancarai media di sela-sela pertemuan dengan Ombudsman RI dan Pemprov Riau, di ruang rapat lantai 3 Kantor Gubernur Riau, Selasa, 9 Oktober 2018.
“Makanya kami mendesak Ombudsman harus cepat turun ke lokasi untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak masyarakat Rohil dalam ancaman kelaparan massal. Sedangkan tidak dipecat saja, mereka (honorer) itu sulit perekonomiannya, apalagi setelah dipecat seperti ini,” ujarnya.Â
Akibat kebijakan merumahkan 12.800 tenaga honorer oleh Pemkab Rohil, pelayanan publik di pemerintahan lumpuh. Sebab awalnya untuk bidang-bidang pelayanan publik seperti ini dikerjakan oleh tenaga honorer dan PNS. Setelah dirumahkan pekerjaan itu menumpuk pada PNS saja.
Baca:Â 12.800 Honorer di Rohil Dirumahkan, Tabrani Keluarkan Komentar Pedas ke Pemkab
Tabrani mengatakan, kalau pihaknya sudah berupaya untuk mengkomunikasikan masalah ini dengan Bupati Rohil, Suyatno. “Tapi saya belum bisa ketemu dengan Pak, Suyatno. Ketemu dia itu susah. Berjam-jam kemarin kami nunggu, dia tidak datang,” kata Tabrani.Â
Dia berharap 12.800 tenaga honorer sudah dirumahkan itu bisa kembali bekerja di Pemkab Rohil. Setidaknya dengan begitu masih ada penghasilan diterima masyarakat walau gajinya diturunkan. “Kalau di Rohil kelaparan, Riau malu juga sebagai daerah penghasil minyak, masa masyarakatnya kelaparan,” katanya. (bpc3)
