BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Sejumlah tokoh masyarakat di berbagai daerah di Riau mengapresiasi langkah perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mengerahkan personel dan peralatan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk ketika kebakaran terjadi di luar areal konsesi perusahaan.
Kepala Desa Mungkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Muhir, mengatakan dukungan perusahaan sangat membantu tim gabungan dan masyarakat dalam mengendalikan kebakaran di wilayahnya.
Menurut dia, meskipun lokasi kebakaran berada di luar areal konsesi perusahaan, sejumlah pemegang PBPH-HTI tetap turun membantu dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan PBPH-HTI yang telah membantu pemadaman karhutla di wilayah kami. Lokasi kebakaran berada di luar konsesi mereka, tetapi perusahaan tetap hadir dan mengerahkan sumber daya untuk membantu masyarakat serta tim gabungan,” kata Muhir.
Ia menilai dukungan personel dan peralatan pemadaman tersebut dapat memperkuat kemampuan tim di lapangan, terutama dalam melakukan pembasahan dan mempercepat proses pemadaman api.
Bagi masyarakat di daerah yang rawan karhutla, kecepatan penanganan menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah api meluas ke wilayah permukiman, lahan masyarakat maupun kawasan lainnya.
Muhir berharap pola kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, aparat dan perusahaan dapat terus diperkuat dan diterapkan di desa-desa lain yang menghadapi ancaman karhutla.
“Sinergi seperti ini kiranya dapat dilaksanakan juga di desa-desa lainnya yang terdampak. Juga patut dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Ketika pemerintah, masyarakat, aparat dan perusahaan saling membantu, pemadaman dapat dilakukan lebih cepat sehingga kebakaran hutan dan lahan segera dapat dituntaskan,” ujarnya.
Apresiasi serupa disampaikan sejumlah kepala desa dan penghulu dari beberapa wilayah di Riau. Mereka antara lain Kepala Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Mulyadi; Penghulu Desa Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Gunarto; Penghulu Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Nasya Nugrik; Kepala Desa Sungai Gayung Kiri, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Perdana Noriowati; serta Kepala Desa Tebun, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, H Saparuddin.
Ketua Komisariat Daerah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau, Muller Tampubolon, mengatakan keterlibatan perusahaan dalam membantu pemadaman di luar areal konsesi merupakan bagian dari semangat gotong royong dalam menghadapi karhutla.
Menurut Muller, kebakaran hutan dan lahan tidak mengenal batas administrasi desa maupun batas konsesi. Karena itu, ketika kebakaran terjadi di wilayah sekitar dan membutuhkan dukungan, sumber daya yang tersedia dapat dimobilisasi melalui koordinasi dengan pemerintah dan tim yang berada di lapangan.
“Karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas konsesi. Ketika kebakaran terjadi di luar konsesi dan memerlukan dukungan, perusahaan sudah memiliki personel serta peralatan Damkar harus membantu melalui koordinasi dengan pihak pemerintah dan tim di lapangan,” katanya.
Ia menjelaskan, dukungan tersebut dibutuhkan untuk membantu mencegah api menjalar ke permukiman, lahan masyarakat, kawasan hutan maupun areal konsesi yang berada di sekitar lokasi kebakaran.
Penanganan secara cepat juga dinilai dapat mengurangi risiko kebakaran berkembang menjadi lebih luas sehingga membutuhkan sumber daya dan waktu yang lebih besar untuk dikendalikan.
Namun demikian, Muller menegaskan bahwa bantuan perusahaan di luar konsesi tidak mengubah kewenangan maupun tanggung jawab terhadap lokasi kebakaran. Keterlibatan perusahaan merupakan bentuk dukungan untuk memperkuat kapasitas penanganan karhutla secara bersama-sama.
“Perusahaan tetap bertanggung jawab menjaga konsesinya masing-masing, tetapi ketika wilayah sekitar membutuhkan bantuan, sumber daya dan peralatan yang tersedia sebaiknya dapat digerakkan secara terkoordinasi,” ujarnya.
APHI Riau juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, pemerintah desa, Masyarakat Peduli Api (MPA), masyarakat dan pemegang PBPH.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan kemampuan pemadaman, tetapi juga kesiapsiagaan, deteksi dini, mobilisasi personel dan peralatan serta koordinasi yang cepat ketika titik api ditemukan.
Dengan semakin kuatnya sinergi antarpihak, penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan sejak dini sehingga potensi meluasnya karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat ditekan.
Keterlibatan perusahaan dalam penanganan karhutla di luar konsesi pada saat yang sama menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya bersama menjaga wilayah Riau dari ancaman kebakaran, terutama pada periode ketika sejumlah daerah masih menghadapi kerawanan karhutla.***
