BERTUAHPOS — Gubernur Riau Abdul Wahid mengakui ada banyak pegawai pemerintah atau ASN di Riau yang belum bayar pajak kendaraan, atau menunggak pajak—termasuk pegawai yang menggunakan kendaraan pribadi.
“Ternyata setelah saya teliti banyak juga pegawai (ASN) yang belum membayar pajak,” katanya di Pekanbaru, Senin, 16 Juni 2025 di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.
Di tingkat provinsi, kata Wahid, dia sudah membuat edaran, dan meminta kepada seluruh bupati dan wali kota di Riau untuk melakukan hal sama (membuat edaran). Edaran tersebut ditujukan kepada ASN yang tidak taat bayar pajak agar TPP-nya tidak dibayarkan.
“Saya sudah buat edaran, dan juga minta Bupati se-Riau ikut membuat edaran yang sama. Bagi pegawai yang tidak membayar pajak, tunjangannya tidak akan dibayarkan. Begitu juga dengan pegawai yang mobil pribadinya tidak berplat BM atau diganti dengan plat hitam, TPP-nya juga tidak dibayar,” ujarnya.
Padahal, para ASN tersebut menerima gaji dari uang pajak masyarakat. Namun faktanya, masih ada dari mereka yang abai dengan kewajibannya sebagai warga negara.
“Saya sudah minta datanya, dan sudah kami integrasikan. Kalau masih ada pegawai yang belum bayar pajak, saya instruksikan untuk tidak mencairkan TPP-nya,” tambahnya.
Wahid menekankan bahwa ASN seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan, termasuk dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor. Sebagai pelayan publik, kata Wahid, perilaku ASN akan menjadi cerminan bagi masyarakat luas. “Pelayanan publik harus dimulai dari teladan. Kalau pegawai sendiri tidak taat bayar pajak, bagaimana masyarakat mau patuh?” katanya.
Pemprov Riau, kata Wahid, sudah bekerja sama dengan pihak terkait untuk mendata ulang kendaraan pegawai yang belum terdaftar atau belum melunasi kewajiban pajaknya. Melalui integrasi sistem yang lebih baik, diharapkan tidak ada lagi celah bagi ASN untuk menghindari kewajiban sebagai warga negara.
Sementara itu, setelah sebulan lebih program pemutihan pajak kendaraan 2025 berlangsung, progresnya cukup bagus. Program ini sudah dimulai sejak 19 Mei dan akan berakhir pada 19 Agustus 2025 mendatang. “Sejauh ini progres untuk PAD-nya cukup bagus,” kata Wahid.***
