BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak lagi menganggarkan dana aspirasi anggota dewan tahun ini. Kondisi ini sudah berlangsung sejak 2 tahun terakhir. Akibatnya, kalangan DPRD Riau mengaku merasa sedikit malu untuk turun ke lapangan.
Anggota DPRD Riau, Musyaffak Asikin, mengaku bingung dengan apa yang sebenarnya diinginkan Pemprov Riau. Pasalnya, Musyaffak mengklaim, dana aspirasi tersebut sangat berhubungan dengan pembangunan di daerah.
“Kondisi yang ada, kita malu kalau turun. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ketika turun, ada usulan dan kita tidak bisa membangun,” kata Musyaffak.
Dana aspirasi tersebut, katanya, untuk merealisasikan pembangunan dari bahan-bahan hasil reses yang dilakukan anggota dewan untuk dapil masing-masing.
Untuk itu, dirinya mempertanyakan sebenarnya keinginan Pemprov Riau. Di tengah gencarnya perumbukan tentang pembangunan Riau di segala sektor, anggaran pembangunan anggota dewan yang bersumber dari dana aspirasi malah ditiadakan.
Hal ini disebabkan terjadinya devisit secara besar-besaran untuk dana bagi hasil (DBH). Sebelumnya pada 2015, Pemerintah Pusat melalui Presiden RI Joko Widodo juga membatalkan usulan Rp20 miliar dana aspirasi untuk masing-masing anggota dewan. Ini juga yang mendasari tidak diakomodirnya dana aspirasi anggota DPRD Riau.(yan)
